Manado, Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Persatuan Mahasiswa Sulawesi Utara menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (4/11/2026) sore.
Aksi tersebut berlangsung di Kantor DPRD Sulut, Jalan Raya Manado-Bitung, Kelurahan Kairagi Satu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado.
Sekitar 300 massa aksi memadati halaman depan Gedung Cengkeh dengan membawa spanduk, bendera organisasi, dan pengeras suara. Mereka meneriakkan tuntutan secara bergantian melalui orasi yang berlangsung panas namun tetap dalam pengawalan ketat aparat keamanan.
Situasi sempat memanas ketika massa aksi memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Sulut untuk bertemu langsung dengan seluruh pimpinan dan anggota dewan.
Namun, upaya tersebut tidak diizinkan oleh pihak kepolisian yang telah bersiaga sejak pagi dengan 500 personel gabungan dari Polresta Manado, Brimob, Polda Sulut, Polresta Minut, dan Satpol PP.
Polisi membentuk barikade berlapis di pintu gerbang utama untuk mencegah massa merangsek masuk. Aparat meminta massa untuk tetap tertib dan menyampaikan aspirasi secara damai di luar gedung.
Pihak dewan sendiri telah menyiapkan skema dialog agar aspirasi mahasiswa tetap tersampaikan secara maksimal. Pihak DPRD Sulut meminta 20 perwakilan mahasiswa untuk masuk berdiskusi langsung di dalam ruang rapat.
Skema tersebut diambil agar dialog berjalan lebih fokus, tertib, dan menghasilkan solusi konkret, tanpa harus menimbulkan kerumunan besar di dalam gedung yang dapat mengganggu aktivitas kedewanan.
Hingga berita ini diturunkan, negosiasi antara korlap aksi dengan aparat keamanan dan Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Sulut masih berlangsung. Massa tetap bertahan di depan gerbang sambil terus melakukan orasi, sementara pimpinan DPRD Sulut yang dipimpin Ketua DPRD dr. Fransiscus Andi Silangen bersama Royke Roring, Hillary J Tuwo, dan Sekwan Nicklas Silangen telah bersiaga di dalam kantor untuk menerima perwakilan mahasiswa.
Aparat keamanan mengimbau kepada seluruh massa aksi untuk tetap menjaga ketertiban, tidak melakukan provokasi, dan menyampaikan aspirasi dengan cara yang demokratis dan bermartabat sesuai aturan yang berlaku.