Manado, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Dinkes Sulut, di Ruang Komisi IV, Selasa, (8/9/2026).
Rapat tersebut membahas evaluasi pelayanan kesehatan di rumah sakit hingga penanganan isu prioritas kesehatan seperti kematian ibu dan anak serta stunting.
Anggota Komisi IV DPRD Sulut *Billy Lombok* secara khusus menyoroti pelayanan kesehatan di rumah sakit tipe C dan rumah sakit lainnya yang ada di Sulut.
“Bagaimana penanganan di rumah sakit tipe C dan rumah-rumah sakit yang ada? Surplus yang bisa didapat bagaimana? Harus jelas,” tanya Billy kepada Kadis Kesehatan.
Menurutnya, banyak rumah sakit daerah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan. Hal ini perlu menjadi perhatian serius Pemprov agar tidak terjadi ketimpangan layanan kesehatan antara rumah sakit besar di kota dengan rumah sakit tipe C di kabupaten/kota.
Ia juga meminta Dinkes Sulut memaparkan capaian pendapatan dan efisiensi layanan rumah sakit, agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal tanpa membebani masyarakat.
Dalam RDP tersebut, Billy Lombok juga menyoroti tingginya angka kematian ibu dan anak di Sulut.
“Tingkat kematian dari ibu dan anak 125. Ini angka yang tinggi,” tegas Billy.
Politisi PDIP itu menilai angka tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Ia meminta Dinkes Sulut melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari pelayanan di Puskesmas hingga sistem rujukan di rumah sakit.
Menurutnya, keterlambatan penanganan, kurangnya tenaga kesehatan spesialis di daerah, serta rendahnya kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan rutin menjadi faktor yang harus segera dibenahi.
“Ini harus jadi alarm. Tidak boleh ada lagi ibu hamil yang tidak terlayani dengan baik hanya karena akses dan fasilitas,” ujar Billy.
Stunting Masih Jadi PR Besar Sulut
Selain kematian ibu dan anak, isu stunting juga menjadi sorotan utama dalam RDP tersebut.
Billy Lombok mengungkapkan bahwa angka stunting di Sulut masih berada di posisi tertinggi dan memerlukan intervensi serius.
“Stunting angka tertinggi. Ini harus jadi perhatian bersama,” ungkapnya.
Ia mendorong Dinkes Sulut untuk memperkuat program pencegahan stunting mulai dari hulu, yakni pendampingan calon pengantin, ibu hamil, hingga 1.000 hari pertama kehidupan anak.
Sinergi lintas OPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas PMD, dan Bappeda dinilai penting agar program penurunan stunting tidak berjalan sendiri-sendiri.
pertanyaan tersebut, pihak Dinkes Sulut menyatakan akan melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan. Terutama terkait penguatan pelayanan di RS tipe C, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan penguatan program penurunan angka kematian ibu, anak, dan stunting.
Komisi IV DPRD Sulut menegaskan akan terus mengawal dan melakukan pengawasan terhadap program-program kesehatan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga pelosok.
RDP ditutup dengan komitmen bersama antara DPRD dan Dinkes Sulut untuk menekan angka kematian ibu-anak dan stunting melalui program yang lebih terintegrasi dan berbasis data di lapangan.