Isu Seragam hingga Pengantaran Paskibraka Viral, Kesbangpol Boltara Beri Penjelasan

BOLTARA— Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) angkat bicara terkait informasi yang beredar di berbagai platform media sosial mengenai kualitas pakaian latihan Paskibraka Boltara 2026 serta isu pengantaran peserta perwakilan ke tingkat Provinsi Sulawesi Utara.

‎Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Boltara, Abdul Hais Hassan, menegaskan pengadaan pakaian latihan Paskibraka dilakukan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

‎“Berdasarkan konfirmasi dengan OPD terkait, pengadaan pakaian latihan Paskibraka dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” jelas Abdul Hais.

‎Terkait kualitas pakaian, pemerintah daerah memastikan pemilihan bahan telah melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta selama menjalani latihan fisik.

‎Bahan yang dipilih, kata dia, diupayakan memiliki karakter sejuk, cepat kering, dan tidak mudah panas, serta mampu menyerap keringat secara optimal. Selain itu, bahan juga memiliki kelenturan yang dinilai sesuai agar tidak menghambat pergerakan peserta saat menjalani latihan baris-berbaris.

‎Abdul Hais menyebut pemerintah tetap terbuka terhadap kritik maupun koreksi yang disampaikan masyarakat.

‎“Kalaupun ada koreksi dari pihak-pihak tertentu, itu sangat wajar bagi pemerintah. Justru menjadi penyemangat agar ke depan pelayanan pemerintah bisa lebih baik,” ujarnya.

‎Kesbangpol Boltara juga membantah jika muncul anggapan pemerintah daerah tidak memfasilitasi peserta Paskibraka yang mewakili Boltara di tingkat provinsi.

‎Menurut Abdul Hais, fasilitasi telah dilakukan sejak proses seleksi hingga tahapan pemantapan latihan dan pengantaran peserta menuju balai diklat yang menjadi pusat pendidikan dan pelatihan Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Utara.

‎Proses tersebut juga ditandai dengan pelepasan secara seremonial oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara di ruang kerja Bupati pada 18 Mei 2026.

‎“Pengantaran juga dilakukan dengan pendampingan pihak Kesbangpol, dalam hal ini Kepala Seksi Penanganan Konflik, bersama orang tua peserta,” katanya.

‎Pemerintah daerah, lanjutnya, juga akan melakukan penjemputan terhadap peserta utusan Boltara setelah menyelesaikan tugas kenegaraan dalam rangkaian upacara 17 Agustus 2026 di tingkat Provinsi Sulawesi Utara.

‎Kesbangpol menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen memberikan fasilitas terbaik bagi putra-putri Boltara yang dipercaya membawa nama daerah dalam tugas Paskibraka.(***)