BOLTIM – Proses perekrutan tenaga kerja di perusahaan tambang emas PT Arafura Surya Alam (ASA) yang beroperasi di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), kini menjadi sorotan publik.
Mantan Penjabat Sangadi Desa Paret, Arga Karian, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan rekrutmen perusahaan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat lokal, khususnya warga lingkar tambang di Desa Paret.
Arga menilai, komitmen perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal diduga hanya sebatas janji. Ia bahkan menyebut praktik perekrutan di PT ASA sarat dengan dugaan “titipan orang dalam” yang membuat kesempatan kerja bagi warga asli Boltim semakin sempit.
“Ada pekerja yang berasal dari Toraja dan Minahasa, tapi anehnya mereka memegang KTP Desa Paret. Padahal secara fakta, mereka sama sekali tidak berdomisili di desa kami,” ungkap Arga kepada awak media.
Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran masyarakat terkait dugaan manipulasi administrasi kependudukan demi memuluskan perekrutan tenaga kerja dari luar daerah.
Tak hanya itu, Arga juga menyoroti adanya dugaan ketimpangan dalam penerapan standar penerimaan karyawan di perusahaan tambang tersebut.
Menurutnya, sejumlah tenaga kerja asal Pulau Jawa yang belum memiliki pengalaman kerja justru dapat dengan mudah diterima bekerja di PT ASA. Sementara itu, beberapa warga asli Desa Paret yang memiliki pengalaman di sektor pertambangan malah tidak lolos seleksi.
“Kami melihat ada perlakuan yang tidak adil. Putra daerah yang punya pengalaman justru tersisih, sementara orang luar yang belum punya pengalaman malah diterima,” tegasnya.
Kondisi itu, kata Arga, menimbulkan kekecewaan besar di tengah masyarakat lingkar tambang yang berharap kehadiran investasi dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga lokal.
Atas persoalan tersebut, Arga mendesak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur agar segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh terhadap proses perekrutan tenaga kerja di PT ASA, termasuk memeriksa legalitas KTP Boltim yang dimiliki sejumlah pekerja.
“Saya meminta pemerintah daerah untuk serius menyikapi masalah ini. Segera lakukan investigasi mendalam terkait keabsahan KTP Boltim yang dikantongi oleh para pekerja di PT ASA,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap keresahan masyarakat dan mampu menjadi pelindung hak-hak warga lokal di tengah masuknya investasi pertambangan.
“Jangan sampai putra-putri daerah hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” pungkas Arga. (**)
