BOLTIM– Langkah besar pencegahan korupsi kembali ditegaskan di Sulawesi Utara ketika Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, menandatangani komitmen bersama KPK RI untuk membenahi tata kelola pertanahan dan memperkuat ekonomi daerah.
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mempertegas komitmennya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hal itu ditandai dengan kehadiran Bupati Oskar Manoppo SE MM dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama pemerintah daerah se-Sulawesi Utara di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado.
Kegiatan strategis tersebut turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, jajaran KPK RI, Kementerian ATR/BPN, sekretaris daerah, hingga kepala kantor pertanahan kabupaten/kota se-Sulut.
Dalam agenda itu, seluruh kepala daerah melakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah. Fokus utama kerja sama diarahkan pada reformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang.
Bupati Oskar Manoppo menegaskan, transformasi tata kelola pertanahan menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah sekaligus mencegah praktik penyimpangan.
“Hari ini kami menyepakati langkah konkret untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih. Fokusnya adalah bagaimana transformasi di bidang pertanahan dapat mendorong penguatan ekonomi di daerah,” ujar Oskar.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah bersama KPK RI dan Kementerian ATR/BPN menyiapkan sembilan program strategis. Program tersebut mencakup integrasi data pertanahan dan perpajakan, sinkronisasi layanan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, hingga percepatan penyusunan RDTR berbasis OSS.
Selain itu, agenda reforma agraria, sensus pertanahan berbasis geospasial, penguatan Zona Nilai Tanah, serta konsolidasi lahan untuk pembangunan daerah juga menjadi prioritas utama.
Menurut Oskar, sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu mempersempit ruang praktik korupsi sekaligus menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Semoga kolaborasi ini semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, dan pasti bagi seluruh masyarakat,” katanya.
Langkah ini sekaligus menjadi penegasan bahwa Pemkab Boltim mendukung penuh upaya pencegahan korupsi secara sistemik demi menciptakan iklim investasi yang sehat dan pelayanan publik yang efektif.(***)
