BITUNG– Ancaman korupsi dan persoalan tata kelola pertanahan kembali jadi sorotan serius setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara untuk memperkuat pengawasan dan pelayanan publik yang bersih.
Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, bersama Sekretaris Daerah Kota Bitung, Ign Rudi Theno, menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama antara KPK RI dan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara.
Kehadiran Pemerintah Kota Bitung dalam forum tersebut menjadi penegasan komitmen daerah dalam memperkuat pencegahan korupsi, sekaligus mendorong reformasi pelayanan publik, khususnya di sektor pertanahan dan tata ruang yang selama ini dinilai rawan persoalan.
Dalam rapat koordinasi itu, pemerintah daerah didorong membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas guna menutup celah penyimpangan birokrasi.
Selain penguatan pengawasan, transformasi pelayanan publik juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Pemerintah Kota Bitung berharap hasil koordinasi bersama KPK tersebut dapat diterapkan secara maksimal demi menciptakan pemerintahan yang akuntabel serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.(***)
