MITRA — Isu pertanahan dan aset daerah kembali menjadi titik rawan korupsi yang disorot KPK RI, dan di tengah peringatan itu, Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli langsung meneken komitmen penguatan pelayanan publik serta pencegahan korupsi di Sulawesi Utara.
Bupati Ronald Kandoli menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama pemerintah daerah se-Sulawesi Utara di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa (12/5/2026).
Rakor strategis tersebut menitikberatkan pada pembenahan pelayanan publik di bidang pertanahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Dua sektor ini dinilai menjadi area penting dalam penguatan sistem pengawasan dan pencegahan praktik korupsi di daerah.
Forum itu sekaligus menjadi ruang sinkronisasi antara KPK RI dan para kepala daerah untuk memperkuat langkah pencegahan korupsi secara lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Ronald Kandoli menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menjalankan seluruh arahan KPK RI.
Menurutnya, langkah tersebut penting demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Minahasa Tenggara.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara siap menindaklanjuti arahan KPK RI sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik,” tegas Kandoli.
Pada agenda itu, Ronald Kandoli juga menandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang.
Bupati turut didampingi Sekretaris Daerah David H. Lalandos, AP, MM, Inspektur Daerah, Kepala BPKPD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, serta Kepala DPMPTSP.(***)
