MANADO — Ancaman korupsi di sektor pelayanan publik dan tata ruang kembali menjadi sorotan setelah KPK RI mengumpulkan seluruh kepala daerah di Sulawesi Utara dalam rapat koordinasi strategis di Wisma Negara Bumi Beringin, Selasa (12/5/2026).
Wali Kota Manado Andrei Angouw hadir langsung dalam agenda yang dipimpin bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan dihadiri Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus.
Forum tersebut menjadi langkah serius memperkuat pengawasan tata kelola pemerintahan sekaligus mempersempit celah praktik korupsi di daerah.
Dalam rapat itu, KPK RI bersama pemerintah daerah membahas penguatan sistem pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas birokrasi, hingga percepatan reformasi pelayanan publik, khususnya di sektor pertanahan dan tata ruang yang selama ini dinilai rawan penyimpangan.
Andrei Angouw juga menandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi layanan pertanahan dan tata ruang.
Agenda strategis tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN Andi Tenri Abeng, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI Edi Suryanto, para kepala daerah se-Sulut, pejabat ATR/BPN, Kepala Kanwil BPN Sulut, hingga jajaran kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.
Wali Kota Manado hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota Manado, dr. Steaven Dandel, MPH.(***)
