BOLMONG– Penegasan batas desa resmi dimulai, dan di Bolaang Mongondow, ini bukan sekadar agenda—melainkan pertaruhan besar untuk menghentikan konflik wilayah dan memastikan kepastian hukum hingga ke tingkat desa.
Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, menghadiri Kick-Off Meeting Penegasan Batas Desa Tahun 2026 yang digelar di Swiss-Belhotel Maleosan, Manado, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari program nasional Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
Forum regional tersebut mempertemukan tiga kabupaten lintas provinsi, yakni Bolaang Mongondow, Donggala, dan Toli-Toli, sebagai wilayah prioritas dalam penataan batas administrasi desa.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad P. Bolombo, yang membuka kegiatan, menegaskan bahwa kejelasan batas desa merupakan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam administrasi pertanahan dan perencanaan ruang.
Menurutnya, ILASPP dirancang untuk menekan potensi konflik agraria yang kerap muncul akibat ketidakjelasan batas wilayah, sekaligus mempercepat pembangunan desa melalui kepastian hukum yang kuat.
Kehadiran Bupati Yusra didampingi jajaran lengkap Pemkab Bolaang Mongondow mulai dari Sekda Abdullah Mokoginta hingga para camat di wilayah terdampak menjadi sinyal kuat bahwa persoalan batas desa menjadi prioritas strategis daerah.
Sejumlah pejabat pusat dan provinsi turut hadir, termasuk jajaran Ditjen Bina Pemdes Kemendagri dan perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Melalui kick-off ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan bergerak dalam satu irama untuk memastikan target penegasan batas desa di Bolaang Mongondow dapat diselesaikan tepat waktu dan tanpa konflik baru.(***)