Skip to content
suarasulut-1

Primary Menu
  • Beranda
  • Headline
  • Pemprov Sulut
  • Bitung
  • Manado
  • Bolmong Raya
  • Kotamobagu
  • Bolmut
  • Bolsel
  • Bolmong
  • Boltim
  • Minahasa Raya
  • Minut
  • Tomohon
  • Minahasa
  • Mitra
  • Minsel
  • Ekonomi
  • DPRD SULUT
  • Nusa Utara
  • Sangihe
  • Sitaro
  • Talaud
  • Advetorial
  • Olahraga
Light/Dark Button
  • Boltim
  • Headline

APBD Boltim Terpangkas Rp167 Miliar, Bupati Oskar “Putar Haluan” ke Pusat Selamatkan Pembangunan

Private 21 April 2026 (Last updated: 21 April 2026) 2 minutes read

BOLTIM– Di saat APBD Boltim terpangkas hingga Rp167 miliar akibat kebijakan nasional, Bupati Oskar Manoppo mengambil langkah darurat dengan mengalihkan pembiayaan pembangunan ke pemerintah pusat demi menyelamatkan program daerah.

Bolaang Mongondow Timur (Boltim) tengah menghadapi tekanan fiskal serius setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun ini mengalami pemotongan signifikan hingga Rp167 miliar.

Bupati Boltim, Oskar Manoppo, mengungkapkan kondisi tersebut saat menghadiri Halal Bihalal bersama masyarakat Desa Paret Bersatu, . Bupati menegaskan, situasi ini berdampak langsung pada keterbatasan pembangunan infrastruktur daerah.

Meski demikian, pemerintah daerah tidak memilih diam. Oskar mengambil langkah strategis dengan memperkuat lobi ke pemerintah provinsi hingga kementerian melalui forum Musrenbang.

Hasilnya, Pemkab Boltim berhasil mengamankan dukungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berupa 452 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta 500 unit rumah subsidi di lahan HGU Desa Tutuyan.

Total 952 unit rumah tersebut menjadi bentuk pergeseran pembiayaan pembangunan dari APBD ke APBN di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Oskar juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keterbatasan pembangunan yang terjadi, sekaligus menegaskan komitmen untuk tetap menjaga keberlanjutan pembangunan.

“Ini bentuk kejujuran pemerintah kepada masyarakat. Kami tetap berupaya mencari solusi agar pembangunan tidak berhenti,” ujarnya.

Langkah ini dinilai sebagai strategi adaptif daerah dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak luas ke seluruh Indonesia.(***)

About the Author

Private

Administrator

View All Posts

Post navigation

Previous: Tak Mau Kecolongan! Bupati Mitra Turun Langsung ke Forum BPKP, Perketat Pengawasan Pemerintah
Next: BPKP Turun ke Sulut 2026, Sualang Hadir di Forum Pengawasan Eksekutif Penguatan Akuntabilitas Daerah

Related Stories

IMG-20261116-WA0061
  • Boltim
  • Headline

‎APRI Desak Kapolda Sulut Libatkan Seluruh Stakeholder, Penanganan PETI Boltim Jangan Hanya Berujung Penertiban

Gufran Mamonto 16 November 2026
IMG_4462
  • Headline
  • Kotamobagu

Weny Gaib Pimpin Apel Siaga Bencana, Kotamobagu Perkuat Kesiapan Hadapi Cuaca Ekstrem

Redaksi Suarasulut.com 16 November 2026
IMG_4458
  • Bolmong
  • Headline

Wabup Dony Lumenta Soroti Keamanan Pangan SPPG, Pengelola Diminta Disiplin Jalankan SOP

Redaksi Suarasulut.com 16 November 2026

Redaksi,Pedomam Siber,Suarasulut.com, [email protected] | ReviewNews by AF themes.