BITUNG – Sejumlah anggota DPRD Kota Bitung menyoroti ketimpangan prioritas dalam rapat lintas komisi pembahasan hasil reses, yang digelar di DPRD Kota Bitung, Senin (13/4/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bitung, Ronald Lansil, didampingi Wakil Ketua II, Keegan Kokoh, serta dihadiri anggota DPRD dari berbagai fraksi.
Dalam forum tersebut, beberapa anggota dewan menyampaikan keluhan terkait minimnya tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang dihimpun saat reses.
Anggota DPRD Bitung, Devie Barakati, menegaskan bahwa reses sebagai wadah penyerapan aspirasi masyarakat seharusnya diikuti dengan realisasi yang jelas.
“Kalau aspirasi hanya berhenti di paripurna tanpa tindak lanjut, itu sama saja dengan pembohongan kepada masyarakat,” ujar Barakati.
Ia mengungkapkan, dalam setiap reses terdapat puluhan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD. Namun, sebagian besar hanya tercatat dalam laporan tanpa kejelasan realisasi.
“Kami memahami kondisi keuangan daerah yang sedang tidak baik. Tapi kenapa ada kegiatan yang tidak dibahas, justru sudah ada pekerjaannya? Ini menjadi pertanyaan,” katanya.
Barakati juga mempertanyakan peran DPRD dalam sinergi dengan pihak eksekutif, khususnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
“Anggota DPRD adalah representasi masyarakat. Aspirasi yang diserap melalui mekanisme resmi lembaga seharusnya menjadi kewajiban untuk ditindaklanjuti, meski secara bertahap,” tegasnya.
Ia menambahkan, sejak dilantik hingga pelaksanaan reses berjalan, belum ada aspirasi yang benar-benar terealisasi.
“Kalau aspirasi kami saja tidak diakomodir, bagaimana dengan kepentingan masyarakat?” ujarnya.
Selain Devie Barakati, sejumlah anggota DPRD lainnya juga menyampaikan masukan dan keresahan serupa terkait belum optimalnya tindak lanjut hasil reses.(***)
