MINSEL– Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Kantor Bupati Minahasa Selatan.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, yang menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai forum strategis untuk menyusun arah pembangunan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat dan prioritas pemerintah.
Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Melalui forum ini, pemerintah daerah menyusun dokumen RKPD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun.
Dalam forum tersebut, berbagai usulan pembangunan yang sebelumnya dihimpun mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan hingga kabupaten diselaraskan guna menghasilkan program pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Bupati Franky Donny Wongkar berharap seluruh peserta Musrenbang dapat memberikan pemikiran serta gagasan konstruktif bagi pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan.
Untuk tahun 2027, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan difokuskan pada penguatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada pemerataan pembangunan infrastruktur, optimalisasi peran dunia usaha dan masyarakat, serta penetapan program yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dokumen RKPD yang disusun melalui Musrenbang ini nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan APBD bersama DPRD.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Glady Kawatu, jajaran pejabat pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta perwakilan pemerintah provinsi yang mengikuti secara daring.
Selain itu, hadir pula unsur instansi vertikal, BUMN dan BUMD, sektor swasta, perbankan, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, hingga perwakilan penyandang disabilitas dan Forum Anak Daerah.(***)