Skip to content
suarasulut-1

Primary Menu
  • Beranda
  • Headline
  • Pemprov Sulut
  • Bitung
  • Manado
  • Bolmong Raya
  • Kotamobagu
  • Bolmut
  • Bolsel
  • Bolmong
  • Boltim
  • Minahasa Raya
  • Minut
  • Tomohon
  • Minahasa
  • Mitra
  • Minsel
  • Ekonomi
  • DPRD SULUT
  • Nusa Utara
  • Sangihe
  • Sitaro
  • Talaud
  • Advetorial
  • Olahraga
Light/Dark Button
  • Bolmong
  • Headline

Bupati Yusra dan Wabup Dony Sepakati KUA-PPAS 2027, Empat Ranperda Strategis Diajukan ke DPRD

Redaksi Suarasulut.com 19 November 2026 3 minutes read


SUARASULUT.COM, BOLMONG– Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah untuk tahun 2027. Bersama DPRD, pemerintah daerah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 sekaligus mendorong pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis.

Agenda penting tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna dihadiri langsung Bupati Bolaang Mongondow Yusra Alhabsyi, S.E., M.Si., bersama Wakil Bupati Dony Lumenta, S.Tr.T., sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah memperkuat kemitraan dengan lembaga legislatif dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Salah satu agenda utama adalah penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran daerah sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut menuju penetapan APBD.

Melalui kesepakatan tersebut, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan memiliki landasan bersama dalam menentukan prioritas program serta alokasi anggaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selain agenda penganggaran, rapat paripurna juga memasuki Pembicaraan Tingkat I dengan agenda penyampaian empat Ranperda Kabupaten Bolaang Mongondow.

Keempat rancangan regulasi tersebut mencakup sejumlah sektor penting yang berkaitan langsung dengan pembangunan ekonomi, perlindungan sosial, hingga kesejahteraan tenaga kerja.

Ranperda pertama mengatur perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat landasan pengelolaan pendapatan asli daerah sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan dan retribusi.

Kedua, Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Aturan ini diarahkan untuk memperluas perlindungan pekerja melalui penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ketiga, perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Ranperda ini berkaitan dengan penguatan tanggung jawab perusahaan dalam mendukung pembangunan sosial dan lingkungan di wilayah Bolaang Mongondow.

Sementara Ranperda keempat mengatur tentang Perlindungan Pekerja Migran di Daerah. Kehadiran regulasi ini diharapkan menjadi landasan perlindungan bagi warga Bolaang Mongondow yang bekerja di luar negeri, mulai dari aspek pemenuhan hak hingga perlindungan dari berbagai potensi permasalahan ketenagakerjaan.

Penyampaian empat Ranperda tersebut menunjukkan bahwa agenda legislasi daerah tidak hanya berorientasi pada penguatan regulasi pemerintahan, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan daerah, kepastian jaminan sosial, tanggung jawab dunia usaha, hingga perlindungan pekerja migran.

Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting agar seluruh rancangan regulasi dapat dibahas secara komprehensif, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui penandatanganan KUA-PPAS 2027 dan penyampaian empat Ranperda tersebut, Pemkab Bolaang Mongondow berharap proses perencanaan pembangunan dan pembentukan regulasi daerah dapat berjalan selaras, terarah, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah Bolmong Juara: Maju dan Sejahtera.(***)

About the Author

Redaksi Suarasulut.com

Editor

View All Posts

Post navigation

Previous: Bupati Yusra Alhabsyi Terima Hasil Pemeriksaan BPK, Pembenahan Tata Ruang dan Layanan PDAM Jadi Perhatian
Next: Tiga Desa, Pasar Ratahan dan Tujuh Sekolah Jadi Sasaran Program Keamanan Pangan BPOM di Mitra

Related Stories

IMG_4771
  • Headline
  • Kotamobagu

Wawali Rendy Mangkat Sambut Tim Survei Akreditasi RSUD Kotamobagu, Mutu Pelayanan Jadi Perhatian

Redaksi Suarasulut.com 19 November 2026
IMG_4448
  • Headline
  • Sangihe

Kejati Sulut Serahkan Sumur Bor di Lenganeng, Bupati Thungari: Perkuat Pertanian dan Ketahanan Pangan

Eriko Apriyanto 19 November 2026
IMG_4446
  • Headline
  • Sangihe

Bupati Michael Thungari Soroti Jalur Ilegal di Perbatasan, TIMPORA Diminta Perkuat Pengawasan

Eriko Apriyanto 19 November 2026

Redaksi,Pedomam Siber,Suarasulut.com, [email protected] | ReviewNews by AF themes.