Bukan sekadar persoalan hilangnya material tambang. Sejumlah penambang mengeluhkan dugaan pengambilan batu hitam tanpa izin, pungutan uang secara sepihak, hingga penyaluran material kepada pihak luar daerah. Bahkan, muncul dugaan adanya jaringan yang bergerak mencari pembeli maupun investor untuk memasarkan batu hitam tersebut.
Dalam informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber penambang, sedikitnya empat nama disebut-sebut berkaitan dengan aktivitas yang dikeluhkan tersebut. Masing-masing PN alias Piter Nasiki, HK alias Haras, P alias Pokol, dan NR alias Nofri.
Keempatnya diduga memiliki peran berbeda. Namun, seluruh informasi tersebut masih berupa keterangan sumber yang perlu diuji dan dibuktikan melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum.
Salah satu modus yang dikeluhkan penambang adalah dugaan pengambilan batu hitam menggunakan jasa ojek. Material yang diambil kemudian diduga dibawa keluar untuk dijual kepada pihak lain.
Nama HK alias Haras turut disebut dalam dugaan aktivitas penjualan material campuran atau batu hitam berkualitas rusak dari kawasan Tonsile yang dibawa menuju Tolutu.
Sementara itu, PN alias Piter Nasiki dituding oleh sumber penambang kerap meminta sejumlah uang atau tarif kepada para pekerja tambang. Keluhan ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar pungutan tersebut, termasuk siapa yang memberikan kewenangan untuk menarik uang dari para penambang.
Tak hanya itu, P alias Pokol dan NR alias Nofri juga disebut-sebut memiliki peran dalam mencari calon pembeli maupun investor dari luar daerah untuk menyalurkan material batu hitam.
Jika rangkaian informasi tersebut terbukti, persoalannya tentu tidak bisa dipandang sebagai konflik biasa di lingkungan pertambangan. Sebab, ada sejumlah dugaan yang perlu diurai, mulai dari pengambilan material tanpa hak, pungutan terhadap penambang, hingga kemungkinan keterlibatan jaringan penjualan dan penadah di luar wilayah.
Polda Sulut Diminta Bongkar Sampai ke Pembeli
Munculnya berbagai keluhan tersebut membuat aparat penegak hukum, khususnya Polda Sulawesi Utara, diminta turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh.
Penelusuran diharapkan tidak hanya berhenti pada pihak yang diduga mengambil atau mengangkut material. Aparat juga perlu mengungkap ke mana batu hitam tersebut disalurkan, siapa pembelinya, bagaimana aliran uangnya, serta apakah terdapat pihak lain yang bertindak sebagai penadah maupun pemodal.
Dugaan intimidasi dan kekerasan terhadap penambang juga tidak boleh luput dari perhatian. Apabila terdapat bukti pemerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau tindak pidana lainnya, proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, para penambang juga memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum. Tidak boleh ada pihak yang bertindak sewenang-wenang, mengambil material milik orang lain tanpa hak, apalagi melakukan pungutan atau intimidasi secara sepihak.
Kini, perhatian tertuju pada langkah aparat penegak hukum. Publik menanti apakah dugaan praktik yang dikeluhkan para penambang ini akan ditindaklanjuti hingga tuntas, termasuk menelusuri kemungkinan jaringan perdagangan batu hitam sampai kepada pembeli dan pemodal.
Perlu ditegaskan, keempat nama yang disebut dalam pemberitaan ini masih sebatas pihak yang namanya muncul dalam keterangan sejumlah sumber penambang. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan mereka bersalah.
Karena itu, diperlukan klarifikasi dan pemeriksaan objektif dari aparat penegak hukum agar seluruh dugaan dapat diuji berdasarkan fakta dan alat bukti.
Hak jawab maupun klarifikasi dari seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini tetap terbuka demi menjaga keberimbangan informasi dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. (***)