Manado, Dalam rapat paripurna yang khidmat, DPRD Provinsi Sulawesi Utara secara resmi menetapkan Rancangan Peraturan Tata Tertib Dewan menjadi Peraturan Daerah (Perda), di ruang paripurna Gedung Cengkeh, Selasa (10/11/2026).
Penetapan ini menjadi momen bersejarah bagi lembaga legislatif di Sulawesi Utara, sekaligus tonggak penting dalam upaya penyempurnaan tata kelola kelembagaan dewan.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Fransiscus Andi Silangen, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Royke Anter dan Stela Runtuwene.
Pembacaan draf serta pasal-pasal rancangan peraturan dibacakan oleh Anggota DPRD sekaligus pemimpin rapat, Dr. Royke Roring.
Suasana rapat berlangsung khidmat, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Seluruh anggota dewan mengikuti jalannya sidang dengan penuh perhatian, sebagai bentuk tanggung jawab mereka dalam menyempurnakan aturan yang akan menjadi pedoman kerja dewan ke depan.
Proses penetapan ini menjadi tonggak penting bagi penyempurnaan tata kelola kelembagaan dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Dengan adanya Tata Tertib yang baru, diharapkan seluruh mekanisme kerja dewan, mulai dari rapat paripurna, rapat komisi, rapat badan musyawarah, hingga pelaksanaan fungsi pengawasan, dapat berjalan lebih jelas, terukur, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Rapat berlangsung dengan dihadiri langsung oleh para anggota DPRD Sulawesi Utara di ruang sidang paripurna, serta diikuti melalui sarana konferensi daring (Zoom Meeting) oleh anggota yang berhalangan hadir secara fisik.
Kehadiran secara hybrid ini menunjukkan komitmen anggota dewan untuk tetap hadir dan memberikan kontribusi, meskipun ada yang berhalangan hadir secara langsung karena tugas kedewanan di luar daerah maupun alasan lainnya.
Dengan disahkannya Peraturan Daerah tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Utara ini, diharapkan dapat menjadi landasan yang lebih kuat bagi seluruh komponen dewan dalam menjaga marwah lembaga perwakilan rakyat di Sulawesi Utara.
“Tata tertib ini bukan sekadar aturan administratif, tetapi menjadi pedoman moral dan etika bagi seluruh anggota dewan dalam menjalankan amanah rakyat. Dengan tata tertib yang lebih baik, kita berharap kinerja DPRD Sulut semakin profesional, semakin transparan, dan semakin dipercaya masyarakat,” ujar salah satu pimpinan rapat dalam paripurna tersebut.
Adapun susunan Perda Tatib tersebut, Ketua Dr. Royke Roring, (Fraksi PDI-P). Sekretaris Gracia Oroh (Fraksi Gerindra).
Susunan ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam memastikan seluruh isi Perda Tata Tertib dapat dijalankan dengan baik dan konsisten oleh seluruh anggota dewan.
Sebagai harapan kesesuaian dengan harapan masyarakat: Tata tertib yang lebih baik diharapkan mampu menjawab kebutuhan publik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
Masyarakat Sulawesi Utara menaruh harapan besar agar dengan disahkannya Perda Tata Tertib ini, DPRD Sulut semakin terbuka, semakin responsif terhadap aspirasi rakyat, dan semakin maksimal dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
Dengan resminya Perda Tata Tertib DPRD ini, DPRD Provinsi Sulawesi Utara kini memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menjalankan tiga fungsi utama dewan, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, demi terwujudnya Sulawesi Utara yang semakin maju, sejahtera, dan bermartabat.
About the Author
