SUARASULUT.COM, BOLTARA – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) berpotensi belum dapat mengusulkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2027. Kondisi ini dipengaruhi belanja pegawai daerah yang masih melampaui batas maksimal 30 persen dari total belanja daerah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Boltara, Mirwan Datukramat, mengatakan bahwa salah satu ketentuan yang harus dipenuhi pemerintah daerah dalam pengusulan formasi ASN adalah penyesuaian belanja pegawai agar tidak melebihi ambang batas 30 persen.
“Ketentuannya harus berada di posisi 30 persen. Sementara kondisi kita saat ini masih di atas angka tersebut. Sehingga, untuk tahun 2027 Boltara kemungkinan belum bisa mengusulkan formasi CPNS,” ujar Mirwan.
Ia menjelaskan, jumlah pegawai di lingkungan Pemkab Boltara saat ini berkisar 3.560 orang. Berdasarkan pemetaan kebutuhan dan jabatan di masing-masing perangkat daerah, jumlah tersebut dinilai masih relatif mencukupi.
Selain itu, pada 2027 diperkirakan sekitar 50 pegawai akan memasuki masa pensiun. Sebagian besar di antaranya merupakan tenaga guru.
Meski demikian, menurut Mirwan, adanya pegawai yang pensiun tidak serta-merta menjadi dasar untuk membuka penerimaan CPNS. Pengusulan formasi tetap harus mempertimbangkan kebutuhan pegawai serta kemampuan keuangan daerah.
Terpisah, Kepala Badan Keuangan Boltara, Nul Hakim, saat dimintai keterangan terkait kondisi belanja pegawai 2027, membenarkan bahwa persentasenya masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan.
Ia menyebutkan, komponen belanja pegawai mengalami perubahan seiring pengalihan pembiayaan sejumlah pegawai, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang turut menjadi tanggungan APBD.
Menurutnya, ketentuan batas belanja pegawai 30 persen menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penerimaan ASN ke depan.
Dengan kondisi tersebut, peluang Boltara mengusulkan formasi CPNS tahun 2027 masih cukup berat. Pemerintah daerah perlu melakukan penataan kebutuhan pegawai sekaligus memperhitungkan kemampuan fiskal agar belanja pegawai tidak semakin membebani APBD.(***)