Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan ekspose Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ) ke-7 terhadap perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Manado.
Kegiatan ini diikuti langsung Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo, melalui video conference.
Ekspose berlangsung di Ruang Video Conference Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sulut. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Manado, Fanny Widiastuti, S.H., M.Hum., bersama jajaran Bidang Tindak Pidana Umum memaparkan perkara yang diajukan untuk mendapatkan pertimbangan melalui mekanisme keadilan restoratif.
Kegiatan ini juga diikuti para Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dari seluruh Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Utara.
Plt. Kajati Sulut Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo mengikuti jalannya ekspose dengan didampingi Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum), Koordinator Dr. Ulfa, Kasi B La Haja, S.H., M.H., serta Kasi D Pidum Steven, S.H., M.H.
Penerapan Restorative Justice menjadi salah satu pendekatan dalam penegakan hukum yang memberikan ruang penyelesaian perkara melalui pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.
Pendekatan ini tidak semata-mata menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan.
Meski demikian, penerapannya tetap harus dilakukan secara selektif, objektif, dan akuntabel dengan berpedoman pada persyaratan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak menjadi celah untuk mengabaikan hukum maupun hak-hak korban.
Keikutsertaan Plt. Kajati Sulut dalam ekspose tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keadilan restoratif di wilayah Sulawesi Utara.
Melalui langkah ini, Kejati Sulut menegaskan pentingnya menghadirkan penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan humanis. Sebab, keberhasilan penegakan hukum bukan hanya diukur dari banyaknya perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari sejauh mana keadilan mampu memberikan manfaat dan menghadirkan pemulihan bagi masyarakat. (***)