SUARASULUT.COM, MINSEL – Sebanyak 177 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah terbentuk di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Untuk mempercepat kesiapan dan operasionalisasi koperasi tersebut, Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Operasional KDKMP di Aula Waleta, Kantor Bupati Minahasa Selatan, Senin (9/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati yang akrab disapa FDW itu menekankan pentingnya sinergi dan keseriusan seluruh pemangku kepentingan agar KDKMP tidak hanya terbentuk secara kelembagaan, tetapi juga mampu menjalankan kegiatan usaha secara produktif dan berkelanjutan.
Berdasarkan data perkembangan hingga November 2026 yang disampaikan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa Selatan, dari 177 KDKMP yang telah terbentuk, sebanyak 12 koperasi telah menyelesaikan pembangunan gerai hingga 100 persen, sementara 11 lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Selain itu, enam KDKMP telah melalui proses verifikasi dan validasi sebagai bagian dari pemutakhiran serta penguatan akurasi data perkembangan koperasi di daerah.
Membuka rapat koordinasi tersebut, FDW menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembentukan dan pengembangan KDKMP di Kabupaten Minahasa Selatan.
Menurutnya, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengembangan kegiatan usaha berbasis desa dan kelurahan.
Karena itu, pelaksanaannya membutuhkan komitmen, keseriusan, dan keterlibatan aktif seluruh pihak agar koperasi dapat berkembang serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
FDW juga menegaskan bahwa percepatan operasionalisasi KDKMP tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Diperlukan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, Dinas Koperasi, para pendamping, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Ia meminta setiap pihak menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing, membangun komunikasi aktif, dan tidak saling menunggu dalam menyelesaikan berbagai kendala di lapangan.
Setiap persoalan yang ditemukan, lanjutnya, harus segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui koordinasi agar tidak menghambat proses pembangunan maupun kesiapan operasional koperasi.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar bersama Wakil Bupati Brigjen TNI (Purn.) Theodorus Kawatu, S.I.P., menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut.
Namun, FDW mengingatkan bahwa keberhasilan KDKMP sangat bergantung pada keseriusan dan tanggung jawab seluruh pihak, terutama mereka yang terlibat langsung dalam pembangunan dan pengelolaan koperasi.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan tercipta kesamaan pemahaman, pembagian tugas yang jelas, serta langkah tindak lanjut yang terarah dan terukur sehingga KDKMP di seluruh wilayah Minahasa Selatan dapat segera beroperasi secara optimal.
Dengan demikian, keberadaan koperasi tersebut diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi desa dan kelurahan, sekaligus membuka peluang usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sonny Makaenas, A.P., S.IP., M.Si., yang juga menjabat Kepala BKPSDM; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Frangky Tangkere, S.P., M.Si.; serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Dr. Drs. Meydi Maindoka, M.Si.
Hadir pula para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, camat, lurah, hukum tua, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
Dari unsur TNI, hadir Danramil 1302-15/Tenga Kapten Inf. Oral Piet Tatambihe dan Serka Steven Laehe, Babinsa Amurang, yang mewakili Danramil 1302-14/Amurang.
Kegiatan tersebut juga diikuti para Project Management Officer (PMO), manajer koperasi se-Kabupaten Minahasa Selatan, serta pengurus dan anggota KDKMP. Doa dipimpin Pendeta Sonny Mongkareng, M.A., M.Th.(***)

