BOLTIM – Kejelasan batas wilayah menjadi perhatian serius Koperasi Unit Desa (KUD) Nomontang.
Untuk memastikan tapal batas Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, KUD Nomontang bersama instansi teknis dan pihak terkait turun langsung melakukan pengecekan lokasi di Desa Lanut, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Jumat (6/11/2026).
Peninjauan tersebut melibatkan perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara, melalui Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba), Ronal Rumagit, S.Si., Camat Modayag, Sangadi Desa Lanut, unsur aparat terkait, serta perwakilan JRBM.
Keterlibatan JRBM menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Pasalnya, wilayah IUP perusahaan itu berbatasan langsung dengan wilayah IUP KUD Nomontang sehingga diperlukan pencocokan data dan koordinat secara bersama-sama.
Di lokasi, seluruh pihak melakukan pemeriksaan kondisi faktual, mencocokkan titik-titik koordinat, hingga mengecek batas wilayah berdasarkan data teknis pertambangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kejelasan batas masing-masing wilayah izin.
Peninjauan tersebut sekaligus menjadi bagian dari tahapan finalisasi tapal batas IUP KUD Nomontang. Selain memberikan kepastian wilayah, hasil pemeriksaan lapangan juga dibutuhkan untuk mendukung tertib administrasi pertambangan.
Tak hanya itu, pencocokan koordinat tersebut menjadi salah satu kelengkapan teknis dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) KUD Nomontang.
Ketua KUD Nomontang, Marlon Lomboan, mengatakan peninjauan langsung bersama instansi terkait merupakan langkah penting untuk memperoleh kepastian batas wilayah IUP yang dikelola koperasi.
”Kami berharap melalui peninjauan langsung ini, proses finalisasi tapal batas IUP KUD Nomontang dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kejelasan batas wilayah berdasarkan data teknis serta kondisi faktual di lapangan. Kami juga mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak yang telah bersama-sama melakukan pengecekan dan pencocokan koordinat,” ujar Marlon.
Ia menambahkan, hasil peninjauan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pendukung dalam melengkapi dokumen administrasi dan teknis, khususnya untuk proses penyusunan serta pengurusan RKAB KUD Nomontang.
Menurut Marlon, koordinasi antara pemerintah, instansi teknis, perusahaan yang wilayah izinnya berbatasan langsung, serta pengurus koperasi sangat diperlukan agar proses finalisasi tapal batas berjalan terarah dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya pengecekan langsung ini, KUD Nomontang berharap proses finalisasi batas wilayah IUP segera memperoleh kejelasan. Kepastian tersebut dinilai penting sebagai landasan administrasi sekaligus mendukung pengelolaan kegiatan pertambangan agar berjalan sesuai regulasi. (***)