SUARASULUT.COM, MITRA– Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan tata kelola pajak dan retribusi yang efektif, transparan, serta akuntabel.
Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tata Kelola Pajak dan Retribusi Daerah yang dibuka secara resmi oleh Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli, didampingi Asisten Administrasi Umum, Ir. Elly Sangian, M.E., di Hotel Gran Puri Manado, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara ini menjadi forum koordinasi untuk memperkuat komitmen antarperangkat daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan pajak dan retribusi.
Kepala BPKPD Minahasa Tenggara, Halens R. Ole, MSA, Ak, CA, bersama jajaran bidang pengelolaan retribusi dan pajak daerah turut terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
HLM ini juga menghadirkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratiko, yang memberikan sambutan. Sementara itu, pemaparan materi disampaikan akademisi Universitas Sam Ratulangi, Dr. Een Nofrita Walewangko, S.E., M.SE., terkait penguatan tata kelola pajak dan retribusi daerah.
Salah satu agenda kegiatan adalah pemberian penghargaan kepada instansi dan kecamatan yang menunjukkan capaian penggunaan kanal pembayaran digital. RSUD Mitra Sehat menerima penghargaan atas penggunaan QRIS tertinggi untuk pembayaran retribusi.
Penghargaan juga diberikan kepada Kecamatan Ratahan dan Kecamatan Silian Raya atas capaian pembayaran pajak tertinggi melalui platform Tokopedia dan BSG Touch.
Pemberian penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam transaksi pajak dan retribusi daerah, sekaligus meningkatkan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Minahasa Tenggara berharap koordinasi lintas perangkat daerah semakin optimal, kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak meningkat, serta digitalisasi pembayaran terus berkembang guna memperkuat PAD sebagai salah satu penopang pembangunan daerah.(***)