RDP yang digelar di ruang Komisi III DPRD Sulut tersebut berlangsung serius dan dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen. Kehadiran orang nomor satu di parlemen Sulut itu menunjukkan betapa pentingnya persoalan yang dialami masyarakat nelayan lingkar tambang tersebut.
Dalam RDP, anggota Komisi III DPRD Sulut, Toni, menyoroti secara tajam dampak ekonomi dari keberadaan investasi PT MSM terhadap masyarakat sekitar lingkar tambang.
“Dari dampak ekonomi, CSR bagian apa yang diberikan untuk masyarakat sekitar lingkar tambang?” tanya Toni dengan nada kritis.
Menurutnya, keberadaan investasi tambang harusnya berorientasi jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat dan daerah.
“Kita melihat supaya investasi jangka panjang, untuk pajak dan lapangan kerja ada penambahan ekonomi untuk masyarakat. Kira-kira masyarakat dapat apa? Pembagian CSR harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan keinginan perusahaan,” tegasnya.
Toni mengakui bahwa pembangunan bendungan yang dilakukan oleh PT MSM Likupang secara infrastruktur sudah baik dan mendukung operasional tambang.
Namun, di balik pembangunan fisik tersebut, ia meminta agar pertemuan antara DPRD, perusahaan, dan masyarakat menghasilkan jawaban konkret tentang apa yang akan didapatkan masyarakat nelayan Likupang Dua.
“Pembangunan bendungan sudah baik. Jadi pada kesempatan yang baik ini sepertinya dipertemukan, masyarakat bisa dapat apa? Ini yang harus dijawab,” ujarnya.
Ia juga menyinggung bahwa berbagai fasilitas umum dan fasilitas khusus memang sudah banyak dibangun oleh pihak MSM di sekitar wilayah operasional.
“Tapi untuk masyarakat, apa yang mereka dapat secara langsung? Fasilitas umum sudah, tapi ekonomi rumah tangga nelayan bagaimana? Karena ekonomi kita saat ini tidak baik-baik saja,” tambah Toni.
Keluhan masyarakat nelayan Likupang Dua sendiri terkait dengan terbatasnya ruang tangkap ikan akibat adanya pembangunan bendungan, yang berimplikasi pada menurunnya pendapatan mereka.
Komisi III DPRD Sulut pun mendesak PT MSM Likupang untuk menyusun skema CSR yang lebih pro-rakyat, terukur, dan berbasis kebutuhan mendesak nelayan, seperti bantuan alat tangkap, modal usaha, beasiswa anak nelayan, hingga program pemberdayaan ekonomi pesisir.
Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen yang turut hadir, meminta agar hasil RDP ini ditindaklanjuti dengan pertemuan teknis di lapangan bersama pemerintah desa dan perwakilan nelayan, agar tidak ada lagi masyarakat lingkar tambang yang merasa ditinggalkan di tengah gencarnya investasi di Minahasa Utara.