Manado, Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Sulut, Senin (26/10/2026), berlangsung panas.
Anggota Komisi I DPRD Sulut dari PDI P Dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR), melontarkan kritik tajam terkait pengelolaan kerja sama media di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut yang dinilai belum tertata optimal dan penuh kejanggalan.
Feramitha secara spesifik mempertanyakan mekanisme kerja sama wartawan dan syarat pemberian Advertorial (ADV) yang selama ini dijalankan oleh Diskominfo Sulut.
Menurutnya, transparansi syarat pemberian advertorial ini sangat penting untuk dievaluasi secara menyeluruh.
“Apakah ada syarat target pemberitaan untuk mendapatkan Advertorial? Karena biasanya fakta di lapangan ada media yang tidak muncul tapi beritanya ada dan dapat advertorial,” cecar Feramitha dalam RDP tersebut.
Srikadi PDI P BMR ini mengungkapkan adanya fenomena aneh di lapangan. Ia menemukan ada media yang secara kasat mata tidak pernah terlihat mempublikasikan berita tentang Pemprov Sulut, namun secara administrasi tercatat mendapatkan jatah advertorial.
“Ini yang menjadi pertanyaan besar kami. Bagaimana penilaiannya? Kalau media tidak pernah memberitakan kegiatan pemerintah, tapi tetap dapat ADV, ini kan tidak adil bagi media yang benar-benar bekerja setiap hari meliput,” tegasnya.
Ia mendesak Diskominfo Sulut untuk membuka secara terang benderang Standar Operasional Prosedur (SOP) penilaian kerja sama media, mulai dari jumlah minimal pemberitaan, kualitas berita, hingga verifikasi perusahaan media.
“Pengelolaan kerja sama media harus berbasis keadilan, transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan kedekatan,”pungkasnya