Manado, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daeah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Dinas Pendidikan Daerah Sulut berlangsung di ruang komisi Gedung Cengkeh, Senin (19/10/2026).
Sekretaris Komisi IV, Cindy Wurangian, melontarkan rentetan pertanyaan kritis yang menyoroti pengelolaan anggaran pendidikan hingga persoalan guru di lapangan.
Saat Kadisdik Sulut Jahja Paulus Rondonuwu memaparkan soal pengelolaan Dana BOS, Cindy langsung mencecar.
“Kegiatannya seperti apa Pak Kadis? Kegiatan apa yang dianggarkan untuk anak sekolah? Rehabilitasi berat cuma Rp9.000.000,- yang jadi pertanyaan, jangan sampai ini jadi bola liar di sekolah-sekolah SMA/SMK yang ada,” tegas Wurangian dalam RDP di Ruang Komisi IV.
Tak berhenti di situ, Cindy juga menyoroti nasib guru honorer yang dinilai sangat memprihatinkan.
“Kami dapati masih banyak guru honorer tingkat pendapatan sangat rendah. Apa yang dilakukan Dikda Sulut dengan penganggaran yang tidak perhatikan guru-guru honorer? Apa jadinya generasi bangsa ini kalau gurunya tidak sejahtera?” sindirnya.
Persoalan lain yang diangkat adalah bentroknya pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi siswa kelas 12 dengan jadwal Praktik Kerja Lapangan (PKL), khususnya di SMK.
“Ini yang jadi problem di lapangan untuk tahun yang akan datang. Anak SMK harus PKL di waktu yang sama harus ambil TKA,” ungkapnya.
Yang paling menyita perhatian, Cindy membongkar hasil temuan lapangan Komisi IV saat turun ke sekolah-sekolah.
“99% sekolah yang kami turun lapangan semua mengeluh kekurangan guru. Bagaimana Dikda mencari solusi masalah di lapangan yang didapati Komisi IV?” pungkas politisi Golkar itu.
RDP tersebut diharapkan menjadi evaluasi serius bagi Dikda Sulut untuk memperbaiki tata kelola anggaran dan mengatasi krisis guru di Sulawesi Utara.