Manado, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dengan tema besar “Kebangkitan Pasar Tradisional, Penguatan Struktur-Struktur Ekonomi Kerakyatan dan Mengawal Program Presiden Prabowo Subianto”.
Rakerwil yang berlangsung megah ini, di Swiss Bell Hotel Maelosana Manado, menjadi momentum bersejarah bagi APPSI Sulut.
Ketua DPW APPSI Sulut, Nurrasyid Abdurahman, mengungkapkan rasa bangganya karena untuk pertama kalinya berhasil mengumpulkan seluruh perwakilan pedagang pasar dari 15 Kabupaten/Kota se-Sulut, termasuk dari daerah perbatasan.
“Acara APPSI Sulut kali ini kita menggunakan tempat yang cukup megah. Sejarah bagi kami, 15 Kabupaten/Kota bisa kami kumpulkan di tempat ini, bahkan ada yang datang dari daerah perbatasan,” ujar Nurrasyid Abdurahman.
Dalam arahannya, Nurrasyid menegaskan komitmen APPSI untuk memperkuat struktur organisasi hingga ke akar rumput.
Untuk para Ketua DPD yang telah ditunjuk di masing-masing daerah, ia menginstruksikan dua langkah strategis.
Pertama, segera membentuk komisyariat-komisyariat pasar sebagai penguatan organisasi.
Kedua, melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh pedagang dan menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang terkoneksi langsung dengan Pimpinan Pusat APPSI.
Lebih lanjut, APPSI Sulut menyatakan siap berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulut demi menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi para pedagang, baik di kota maupun hingga ke daerah-daerah.
“APPSI akan melakukan kolaborasi dan sinergitas dengan Pemprov Sulut untuk kenyamanan para pedagang yang ada sampai di daerah masing-masing,” tegasnya.
Rakerwil ini turut dihadiri dan mendapat dukungan penuh dari Wakil Gubernur Sulut, Viktor Mailangkay.
“Terima kasih Pak Wagub Viktor Mailangkay telah membersamai kami di tempat ini,” tutup Nurrasyid.
Melalui Rakerwil ini, APPSI Sulut menargetkan kebangkitan pasar tradisional sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan di Sulawesi Utara, sekaligus menjadi garda terdepan mengawal program ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo Subianto.