MITRA — Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Dasar di Kabupaten Minahasa Tenggara menjadi sorotan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara.
Pemeriksaan tersebut memasuki tahap exit meeting yang digelar di Ruang Rapat Bupati Minahasa Tenggara, Senin (28/9), untuk membahas hasil pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengelolaan bantuan operasional pendidikan dasar pada satuan pendidikan.
Tim BPK RI Perwakilan Sulut dipimpin Pengendali Teknis Marhudi. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam pertemuan itu diwakili Wakil Bupati Fredy Tuda.
Fredy didampingi Sekretaris Daerah David H. Lalandos, Inspektur Daerah Mochtar Wantasen, Kepala BPKPD Halens Ryanlie Ole, Kepala Dinas Pendidikan Phebe Punuindoong, jajaran Bappeda, Dinas Pendidikan, serta Inspektorat.
Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakannya, Fredy menyampaikan apresiasi terhadap proses pemeriksaan yang telah berlangsung. Menurutnya, pemeriksaan BPK menjadi bagian penting dalam mendorong penguatan tata kelola pemerintahan.
“Rekomendasi dan perbaikan yang diberikan oleh BPK hari ini kita jadikan momentum penting untuk berbenah,” demikian inti pesan pemerintah daerah dalam pertemuan tersebut.
Pemkab Mitra juga menyatakan akan menggunakan catatan hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi, terutama untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang menangani pengelolaan keuangan di sektor pendidikan.
Langkah tersebut diarahkan agar pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin transparan, akuntabel, serta memiliki tata kelola yang lebih baik.(***)