Sulut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Hillary Julia Tuwo, memberikan apresiasi tinggi terhadap kemajuan sektor pendidikan di Bumi Nyiur Melambai.
Menurut Srikandi DPRD Sulut ini, sektor pendidikan Sulut mengalami kemajuan signifikan di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE dan Wakil Gubernur Dr. Vicktor Mailangkay.
Apresiasi tersebut disampaikan Hillary usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (21/9/2026).
“Kemajuan di sektor pendidikan ini perlu terus dipertahankan,” ujar Hillary.
Namun menurutnya, keberhasilan di sektor pendidikan jangan membuat Sulut berpuas diri. Justru harus menjadi pemicu untuk meningkatkan sektor-sektor lain yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
Dalam kesempatan itu, Hillary juga membocorkan kabar gembira yang ia terima terkait dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk Sulut.
“Tadi saya juga mendapat informasi bahwa pemerintah pusat akan menganggarkan sekitar Rp 1 triliun yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Hillary dengan nada optimis.
Anggaran fantastis tersebut diharapkan mampu menjadi stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian Sulut, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap, selain sektor pendidikan yang sudah on the track, Sulawesi Utara juga mampu mengoptimalkan potensi daerah lainnya seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan investasi.
“Selain di sektor pendidikan, kita juga berharap Sulawesi Utara bisa meningkatkan sektor-sektor lainnya. Lumayan kalau kita bisa mendapatkan transfer ke daerah yang jumlahnya di atas miliaran,” katanya.
Hillary menilai, jika sektor lain juga berprestasi seperti pendidikan, peluang Sulut untuk mendapatkan Transfer ke Daerah (TKD) berupa DAU, DAK, DBH, hingga Insentif Fiskal dari pusat akan semakin besar. Seperti yang baru saja diraih Sulut berupa insentif fiskal Rp 2 Miliar sebagai kado HUT ke-62.
Hillary menambahkan, keberhasilan meraih kucuran anggaran dari pusat bukan hanya tugas eksekutif, melainkan juga menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi legislatif.
DPRD Sulut memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama dengan pemerintah provinsi mencari, menggali, dan mengembangkan berbagai potensi daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Kami selaku legislatif menjadi pekerjaan rumah untuk berkolaborasi dengan eksekutif, Pak Gubernur dan Pak Wagub, serta SKPD terkait untuk melihat potensi-potensi ke depan agar APBD kita ada perbaikan dan juga mendapatkan bantuan-bantuan dari pusat,” jelasnya.
Kolaborasi yang solid antara legislatif dan eksekutif, menurut Hillary, menjadi kunci agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semakin baik, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, Hillary memberikan peringatan keras kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Sulut.
Ia berharap seluruh SKPD dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran perubahan dengan mengedepankan prinsip tepat sasaran, efektif, efisien, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Anggaran rakyat tidak boleh dihambur-hamburkan untuk kegiatan seremonial atau program yang tidak memiliki urgensi bagi kepentingan masyarakat.
“Kami berharap SKPD mengoptimalkan anggaran perubahan, yang pertama tepat sasaran kepada masyarakat dan tidak membuang-buang anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu,” tegas politisi cantik yang dikenal kritis ini.
Sebagai bagian dari lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, Hillary memastikan pihaknya akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran oleh setiap SKPD.
Ia menegaskan akan memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar sesuai peruntukan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Utar
a, bukan hanya untuk kepentingan OPD semata.