Manado, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Vionita Kuera, menyoroti serius persoalan kekurangan tenaga kesehatan Nakes di sejumlah rumah sakit milik pemerintah.
Hal itu disampaikannya saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Dinkes di Ruang Komisi IV, Selasa, (8/9/2026).
Dalam RDP tersebut, Vionita Kuera mempertanyakan kepada Kepala Dinas Kesehatan Sulut apakah rumah sakit pemerintah saat ini benar-benar masih membutuhkan tambahan tenaga kesehatan.
“Banyak yang saya temui di lapangan tenaga perawat kurang,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi kekurangan perawat ini sangat dirasakan di lapangan, terutama di rumah sakit daerah dan rumah sakit rujukan. Akibatnya, pelayanan kepada pasien tidak maksimal dan beban kerja Nakes yang ada menjadi berlebihan.
Ia menilai penambahan anggaran saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan penambahan dan pemerataan tenaga kesehatan.
Kuera juga mengkritisi Rumah Sakit Buisang yang menurutnya selalu mendapat tambahan anggaran namun progres pelayanannya tidak menunjukkan perbaikan signifikan.
“Untuk rumah sakit Buisang selalu tambah anggaran, tetap progresnya tidak baik,” tegasnya.
Ia meminta Dinkes Sulut melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di RS tersebut. Jangan sampai anggaran yang dikucurkan besar, namun masyarakat tidak merasakan manfaatnya.
“Jangan bicara tidak dapat anggaran tambahan, tapi masyarakat tidak rasakan manfaatnya,” ujar Anggota DPRD Sulut Dapil Nusa Utara Dari Partai Gokar dengan nada tegas.
Selain itu, kuera juga menyinggung soal penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa ODGJ dan peran *Rumah Sakit Jiwa.
Ia mempertanyakan bagaimana integrasi layanan gangguan kesehatan jiwa di RSJ dan bagaimana kerja sama antara Dinkes dengan Dinas Sosial dalam penanganan ODGJ di lapangan.
“Bagaimana Rumah Sakit Jiwa memiliki integritas gangguan kesehatan dan bagaimana kerja sama dengan Dinas Sosial soal ODGJ?” tanyanya.
Menurutnya, banyak ODGJ yang masih terlantar di jalanan dan belum mendapat penanganan layak. Ketika terjadi sesuatu di masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan jiwa, masyarakat pasti bingung harus melapor ke mana.
“Masyarakat pasti lari ke masyarakat jika terjadi sesuatu soal kesehatan,” katanya.
Tak kalah penting, Vionita Kuera uga menyinggung program ODSK Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan yang menjadi ikon di Sulut. Namun menurutnya, ikon tersebut belum sejalan dengan kualitas pelayanan kesehatan.
“ODSK adalah ikon di Sulut, tapi pelayanannya tidak bagus, hak Nakes tidak dibayar,” ungkapnya.
Ia menerima banyak laporan terkait hak-hak tenaga kesehatan yang belum dibayarkan tepat waktu, mulai dari jasa pelayanan hingga insentif. Hal ini tentu sangat memengaruhi motivasi kerja Nakes di lapangan.
Kuera menegaskan, Komisi IV DPRD Sulut akan terus mengawal dan mengawasi kinerja Dinkes dan rumah sakit pemerintah agar anggaran yang diberikan benar-benar berdampak pada peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat Sulut.
RDP tersebut diakhiri dengan komitmen Dinkes Sulut untuk menindaklanjuti berbagai catatan dan masukan dari anggota Komisi IV, terutama terkait pemenuhan Nakes dan evaluasi pengelolaan rumah sakit.