SITARO — Ketertiban masyarakat tak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum—Sulawesi Utara kini memperkuat barisan perlindungan masyarakat hingga tingkat daerah dan desa.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., Senin (24/8/2026), melantik dan mengukuhkan Dewan Pembina Daerah (DPD) Asosiasi Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) Sulawesi Utara bersama pengurus DPC Aslinmas kabupaten/kota se-Sulut.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) turut hadir dalam agenda tersebut melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dr. Indra Purukan, yang mewakili Plt. Bupati Sitaro Heronimus Makainas, SE, MM.
Dalam arahannya, Kajati menempatkan Aslinmas sebagai salah satu kekuatan strategis dalam menjaga ketertiban sekaligus mendukung pembangunan daerah. Aslinmas didorong tidak hanya menjadi mitra pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga ikut mengoptimalkan potensi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Menurut Kajati, keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya tindakan hukum yang dilakukan, melainkan juga tercermin dari terciptanya keamanan, ketertiban, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Penguatan peran Aslinmas juga diarahkan untuk mendukung program pemerintah, termasuk pemberdayaan potensi desa dan kelurahan dalam memperkuat rantai pasok Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di Sitaro, kepengurusan DPC Aslinmas periode 2026–2031 dipercayakan kepada Jostalie De Son Bogar, S.Teo sebagai Ketua, Ritson E. Kadisi, S.H. sebagai Sekretaris, dan Fidel C. J. Bukide, S.H., M.Si. sebagai Bendahara.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru tersebut, Aslinmas Sitaro diharapkan menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan masyarakat, mitigasi, ketertiban, serta sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Langkah itu sekaligus membuka ruang lebih besar bagi masyarakat Sitaro untuk ikut mengambil peran dalam menciptakan daerah yang aman, tertib, dan mendukung pembangunan.(***)