MANADO — Pemerintah Kota Manado bersama DPRD Kota Manado mengambil langkah penting dalam penguatan program pembangunan daerah melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (20/8/2026).
Penandatanganan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Manado yang digelar di Jalan Dr. S.H. Sarundajang, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, dan dihadiri langsung Wali Kota Manado Andrei Angouw bersama Wakil Wali Kota dr. Richard Sualang.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Manado Mona C. Kloer, S.H., M.H. selaku pemimpin sidang. Agenda diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan doa pembukaan serta penjelasan mengenai dasar pelaksanaan dan agenda rapat paripurna.
Puncak rapat ditandai dengan penandatanganan berita acara Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Setelah itu, Ketua DPRD Kota Manado menyerahkan dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 kepada Wali Kota Manado.
Ketua DPRD Kota Manado Apt. Dra. Aaltje Dondokambey, M.Kes., bersama para Wakil Ketua dan anggota DPRD turut hadir dalam agenda tersebut. Hadir pula unsur Forkopimda Manado, Sekretaris Kota Manado dr. Steaven Dandel, M.Ph., Sekretaris DPRD Dr. Steven Rende, S.H., M.H., jajaran asisten dan kepala SKPD, para camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wali Kota Andrei Angouw menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal pelaksanaan APBD Perubahan.
Wali Kota berharap anggaran perubahan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung berbagai program pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Manado.
“Pemerintah Kota maupun DPRD dapat memaksimalkan APBD perubahan ini untuk pelaksanaan program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kota Manado,” demikian inti harapan Wali Kota dalam sambutannya.
Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 menjadi pijakan bersama pemerintah dan legislatif dalam mengarahkan kebijakan anggaran daerah agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, terukur dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(***)