MANADO– Birokrasi tak lagi cukup hanya patuh menjalankan kebijakan. Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menegaskan, pejabat tinggi harus mampu menyajikan solusi, melahirkan inovasi, dan memastikan setiap keputusan lahir dari data yang akurat demi kepentingan masyarakat.
Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE., memberikan pembekalan kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII Tahun 2026 yang berlangsung di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam materi kepemimpinannya, Yulius menegaskan bahwa peran seorang Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) jauh lebih besar daripada sekadar menjalankan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, pejabat harus mampu menyusun rekomendasi strategis yang menjadi dasar pengambilan keputusan kepala daerah.
Gubernur menekankan, setiap rekomendasi kebijakan wajib disusun berdasarkan data dan informasi yang valid, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran, strategis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain kemampuan analisis, Gubernur juga menyoroti pentingnya inovasi sebagai ukuran keberhasilan seorang pemimpin birokrasi.
Menurutnya, inovasi harus berjalan beriringan dengan koordinasi lintas sektor dan kolaborasi antarlembaga agar setiap program pembangunan dapat terlaksana secara optimal.
Yulius juga mengingatkan bahwa seorang pemimpin dituntut memiliki karakter adaptif, mampu bergerak cepat dalam menjalankan program, responsif menghadapi tantangan, serta berani mengambil keputusan pada waktu yang tepat.
Melalui Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap lahir pemimpin birokrasi yang visioner, kolaboratif, inovatif, dan berbasis data. Kehadiran pemimpin dengan karakter tersebut diyakini mampu mempercepat reformasi birokrasi sekaligus memperkuat iklim investasi untuk mendorong kemajuan Sulawesi Utara dan mendukung Indonesia Maju.(***)