BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow kembali menorehkan capaian strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara resmi memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diterima langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, bersama Ketua DPRD Bolaang Mongondow, Tony Tumbelaka, dalam agenda resmi yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Jumat (29/5/2026).
Penyerahan LHP BPK RI itu menjadi agenda penting tingkat provinsi yang turut dihadiri kepala daerah dan pimpinan DPRD dari berbagai kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Dalam prosesi tersebut, Bupati Yusra didampingi Sekretaris Daerah Bolaang Mongondow, Abdullah Mokoginta, jajaran Inspektorat, Asisten II, hingga unsur Badan Keuangan Daerah (BKD).
Raihan opini WTP ini menegaskan pengelolaan keuangan Pemkab Bolaang Mongondow dinilai telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Capaian tersebut sekaligus menjadi indikator bahwa tata kelola anggaran daerah di bawah kepemimpinan Bupati Yusra Alhabsyi berjalan sesuai koridor pemeriksaan keuangan negara.(***)
