BOLTARA– Ketatnya pengawasan pengelolaan anggaran, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kembali membuktikan konsistensinya dengan mengamankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kali berturut-turut.
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) kembali mencatat capaian penting dalam tata kelola pemerintahan setelah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah tersebut diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, kepada Wakil Bupati Boltara, Moh. Aditya Pontoh, bersama Ketua DPRD Boltara, Frangky Chendra.
Raihan tahun ini terasa semakin spesial. Pasalnya, opini WTP yang diterima menjadi pencapaian ke-10 secara berturut-turut bagi Pemerintah Kabupaten Boltara sebuah catatan yang mempertegas konsistensi pengelolaan keuangan daerah.
Wakil Bupati Moh. Aditya Pontoh menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang dinilai berhasil menjaga komitmen terhadap pengelolaan anggaran yang transparan, tertib, dan akuntabel.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade bukan sekadar simbol administratif, tetapi mencerminkan sinergi kuat antarlembaga dan konsistensi dalam menjalankan tata kelola keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemerintah daerah berharap capaian tersebut terus dipertahankan sebagai bagian dari komitmen memperkuat kualitas pemerintahan sekaligus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu, Wakil Bupati turut didampingi Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, serta Kepala BPKPD.(***)