BITUNG – Dugaan praktik korupsi dalam proyek pengadaan rumpon kembali menggema di halaman Kantor DPRD Kota Bitung dan menjadi sorotan tajam publik.
Program strategis Pemerintah Kota Bitung di sektor maritim yang digagas Wali Kota Hengky Honandar bersama Wakil Wali Kota Randito Maringka itu kini menuai polemik setelah muncul dugaan penyimpangan anggaran dalam pelaksanaannya.
Proyek pengadaan rumpon yang menelan anggaran miliaran rupiah dengan nilai ratusan juta rupiah per unit tersebut disinyalir sarat penyimpangan dan diduga melibatkan sejumlah oknum. Dugaan itu semakin menguat setelah persoalan rumpon dikuliti Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota Tahun 2025 di DPRD Bitung.
Tak hanya menjadi pembahasan di DPRD, isu dugaan korupsi proyek rumpon juga terus ramai diperbincangkan di media sosial hingga memicu gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat.
Sebelumnya, ratusan massa aksi dari Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu (SAKTI) Sulawesi Utara secara terbuka meneriakkan dugaan praktik korupsi terstruktur dalam proyek tersebut.
Terbaru, DPC Federasi Serikat Buruh KAMIPARHO Bitung ikut menyoroti proyek rumpon saat menggelar aksi di DPRD Bitung, Selasa 26 Mei 2026.
“Kami meminta DPRD Bitung mempertegas fungsi pengawasan.
Kami menilai proyek pengadaan rumpon ini sarat dugaan praktik korupsi,” tegas Rusdi Makahinda di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Bitung.
Rusdi menilai proyek dengan anggaran miliaran rupiah tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, terlebih setelah beredar informasi sejumlah rumpon diduga hanyut di laut.
“Kalau benar sejumlah rumpon sudah hanyut, maka ratusan juta rupiah ikut hanyut. Ini yang harus diusut secara serius,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kontras antara besarnya anggaran proyek rumpon dengan belum terealisasinya sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk pembentukan Dewan Pengupahan Kota Bitung.
Menurutnya, pemerintah dan DPRD harus segera mengambil langkah tegas serta membuka secara transparan proses pengadaan proyek rumpon agar tidak menimbulkan kecurigaan publik yang lebih luas.
Hingga kini, proyek pengadaan rumpon masih terus menjadi perhatian masyarakat dan mendesak adanya pengusutan menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan anggaran tersebut. (***)
