Skip to content
suarasulut-1

Primary Menu
  • Beranda
  • Headline
  • Pemprov Sulut
  • Bitung
  • Manado
  • Bolmong Raya
  • Kotamobagu
  • Bolmut
  • Bolsel
  • Bolmong
  • Boltim
  • Minahasa Raya
  • Minut
  • Tomohon
  • Minahasa
  • Mitra
  • Minsel
  • Ekonomi
  • DPRD SULUT
  • Nusa Utara
  • Sangihe
  • Sitaro
  • Talaud
  • Advetorial
  • Olahraga
Light/Dark Button
  • Headline
  • Pemprov Sulut

Sulut Dijadikan Kunci Akhir Bersih-Bersih Aset dan Tanah di Indonesia

Frangky Pungus 12 Mei 2026 2 minutes read

MANADO– Sulawesi Utara tiba-tiba jadi pusat perhatian nasional setelah ditunjuk sebagai wilayah terakhir proyek besar bersih-bersih tata kelola tanah Indonesia yang melibatkan KPK dan ATR/BPN untuk membongkar celah korupsi dan kekacauan data pertanahan.

Langkah besar pemerintah pusat kembali mengguncang daerah. Sulawesi Utara resmi ditetapkan sebagai “pilot project terakhir” dalam program besar penataan ulang sistem pertanahan nasional.

Keputusan ini diumumkan dalam Rakor di Wisma Negara, Manado, Selasa (12/05/2026), yang mempertemukan Kementerian ATR/BPN dan KPK dalam agenda serius memperketat pengawasan aset dan tanah negara.

Program ini disebut sebagai gebrakan besar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk membongkar celah-celah lama yang selama ini berpotensi membuka ruang korupsi dan konflik agraria.

Di sisi lain, KPK tidak main-main. Lembaga antirasuah itu langsung mengawal sembilan program prioritas, termasuk integrasi data pajak dan pertanahan serta percepatan tata ruang daerah.

“Sejak Oktober 2025 kami sudah masuk mengawasi langsung,” tegas perwakilan KPK, Edi Suryanto.

Sembilan program besar itu mencakup integrasi data tanah dan pajak, digitalisasi layanan publik, percepatan pendaftaran tanah, hingga sensus berbasis geospasial yang disebut-sebut akan mengubah total cara pemerintah membaca peta aset daerah.

Gubernur Sulut bersama seluruh kepala daerah juga menandatangani komitmen besar anti-korupsi dan penguatan ekonomi daerah, yang disebut sebagai langkah “tidak bisa mundur lagi”.

Targetnya jelas: PAD naik, investasi masuk lebih mudah, dan konflik tanah yang selama ini sering muncul bisa ditekan.
Namun yang paling menarik, setelah Sulut, program ini akan bergerak ke wilayah lain dan berujung pada deklarasi nasional yang melibatkan seluruh kepala daerah IndonesiaBsebuah langkah yang disebut sebagai “penyatuan sistem besar tata ruang nasional”.

Jika berhasil, Sulut bukan sekadar pilot project, tapi bisa menjadi titik balik reformasi tanah terbesar dalam sejarah Indonesia modern.(***)

About the Author

Frangky Pungus

Editor

View All Posts

Post navigation

Previous: Hengky Honandar Reshuffle Pejabat Strategis Pemkot Bitung, Empat Nama Resmi Duduki Pos Penting
Next: Pimpinan DPRD Sulut Gelar Rapim, Mantapkan Koordinasi Peningkatan Kinerja Kelembagaan

Related Stories

IMG-20261114-WA0007
  • Bolmong
  • Headline

‎URC Raja Bogani Polres Bolmong Intensifkan Patroli di Dumoga Timur, Antisipasi C3 dan Premanisme

Gufran Mamonto 14 November 2026
IMG_20261114_131300
  • Headline
  • Jakarta
  • Manado

PMI dan KB BKPRMI Sulut Gelar Diskusi Publik GIBRAN MUNDUR, SIAPA LAYAK MENJADI WAPRES

Achmad Husain 14 November 2026
IMG-20261113-WA0027
  • Bolsel
  • Headline

‎Dugaan Sindikat Batu Hitam di Nunuka Raya, Empat Nama Disebut Penambang! Polda Sulut Didesak Bongkar Alur Perdagangan

Gufran Mamonto 13 November 2026

Redaksi,Pedomam Siber,Suarasulut.com, [email protected] | ReviewNews by AF themes.
Go to mobile version