MANADO– Sulawesi Utara tiba-tiba jadi pusat perhatian nasional setelah ditunjuk sebagai wilayah terakhir proyek besar bersih-bersih tata kelola tanah Indonesia yang melibatkan KPK dan ATR/BPN untuk membongkar celah korupsi dan kekacauan data pertanahan.
Langkah besar pemerintah pusat kembali mengguncang daerah. Sulawesi Utara resmi ditetapkan sebagai “pilot project terakhir” dalam program besar penataan ulang sistem pertanahan nasional.
Keputusan ini diumumkan dalam Rakor di Wisma Negara, Manado, Selasa (12/05/2026), yang mempertemukan Kementerian ATR/BPN dan KPK dalam agenda serius memperketat pengawasan aset dan tanah negara.
Program ini disebut sebagai gebrakan besar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk membongkar celah-celah lama yang selama ini berpotensi membuka ruang korupsi dan konflik agraria.
Di sisi lain, KPK tidak main-main. Lembaga antirasuah itu langsung mengawal sembilan program prioritas, termasuk integrasi data pajak dan pertanahan serta percepatan tata ruang daerah.
“Sejak Oktober 2025 kami sudah masuk mengawasi langsung,” tegas perwakilan KPK, Edi Suryanto.
Sembilan program besar itu mencakup integrasi data tanah dan pajak, digitalisasi layanan publik, percepatan pendaftaran tanah, hingga sensus berbasis geospasial yang disebut-sebut akan mengubah total cara pemerintah membaca peta aset daerah.
Gubernur Sulut bersama seluruh kepala daerah juga menandatangani komitmen besar anti-korupsi dan penguatan ekonomi daerah, yang disebut sebagai langkah “tidak bisa mundur lagi”.
Targetnya jelas: PAD naik, investasi masuk lebih mudah, dan konflik tanah yang selama ini sering muncul bisa ditekan.
Namun yang paling menarik, setelah Sulut, program ini akan bergerak ke wilayah lain dan berujung pada deklarasi nasional yang melibatkan seluruh kepala daerah IndonesiaBsebuah langkah yang disebut sebagai “penyatuan sistem besar tata ruang nasional”.
Jika berhasil, Sulut bukan sekadar pilot project, tapi bisa menjadi titik balik reformasi tanah terbesar dalam sejarah Indonesia modern.(***)
