MINSEL– Tak ingin kebijakan pemerintah tersandung masalah hukum, Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar resmi menggandeng Kejaksaan Negeri untuk mengawal setiap langkah pemerintahan.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengambil langkah strategis dengan menandatangani nota kesepakatan bersama Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, Selasa (28/4/2026), di Kantor Bupati.
Penandatanganan yang dilakukan langsung oleh Bupati Franky Donny Wongkar dan Kepala Kejaksaan Negeri Albertus Roni Santoso ini menjadi penegasan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai koridor hukum.
Kerja sama tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, pemberian pertimbangan hukum, hingga pengamanan aset daerah.
Selain itu, Kejaksaan juga akan terlibat dalam pendampingan proyek strategis serta upaya pemulihan keuangan daerah.
Tak hanya itu, sinergi ini juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah agar lebih profesional dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.
Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah sekaligus mencegah potensi pelanggaran dalam pelaksanaan program pembangunan.
Dengan adanya kesepakatan ini, koordinasi antara Pemkab dan Kejari diharapkan semakin solid, termasuk melalui pembentukan tim bersama guna memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan transparan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Glady Kawatu bersama jajaran pejabat Pemkab Minahasa Selatan serta seluruh unsur Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan.(***)
