Manado, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2025 bersama tiga organisasi perangkat daerah (OPD) menggelar pembahasan intensif di kantor DPRD Sulut, Senin (20/4/2026).
Agenda Pansus tersebut membahas berbagai capaian program, realisasi anggaran, serta kinerja pelayanan publik di tahun 2025.
Terpantau, sejak awal rapat dimulai anggota Pansus menyoroti kinerja dan capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (BLH), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Dihadapan Pansus, Kepala Dinas PUPR Sulut, Deicy Paath bahwa total anggaran tahun 2025 yang dialokasika sebesar Rp135 miliar, telah terealisasi Rp112 miliar atau sekitar 83 persen terserap.
Salah seorang anggota Pansus, Vonny Paat langsung bereaksi.Dia menekankan perlu kejelasan dan uraian yang lebih detail lagi terkait penggunaan anggaran tersebut.
“Dinas PU capaian anggarannya sebesar Rp135 miliar, yang terealisasi Rp112 miliar berarti 83 persen. Jadi masih ada Rp23 miliar yang tidak terealisasi. Itu belanja langsung atau tidak langsung. Mengapa anggaran itu tidak dipakai,” ujar Vonny.
Dalam kesempatan itu, Vonny juga menyoroti dan menyangkan kesiapan dokumen dari setiap organisasi Perangkat Daerah yang tidak jelas dan lengkap.Hal itu dinilai dapat menghambat jalannya pembahasan LKPJ.
“Dokumen perangkat daerah harus disiapkan dengan baik supaya tidak mengganggu pembahasan.
” LKPJ ini merupakan gambaran indikator dan capaian kinerja gubernur melalui perangkat daerah,” ujarnya.
Selain soal kelengkapan dokumen LKPJ, Paat juga mengkritisi kondisi infrastruktur jalan rusak di berbagai wilayah yang belum teratasi.
” Jika ada anggaran, harusnya ruas jalan yang berlubang dan rusak tersebut dapat diperbaiki”ungkap Paat.
Selain Vonny Paat, kritikan pedas terhadap kinerja Dinas PUPR itu juga disampaikan oleh dua srikandi Deprov lainnya yakni Jean Laluyan dan Paula Runtuwene.
Intinya tiga srikandi anggota Pansus ini berharap agar Dinas PUPR segera mengatasi kondisi jalan rusak yang banyak dikeluhkan masyarakat.