BITUNG – Minimnya pengawasan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kembali mencuat dalam reses Wakil Ketua DPRD Kota Bitung, Keegan Matindas Kojoh, di Kelurahan Pinangunian, Kecamatan Aertembaga, Rabu (1/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, puluhan warga menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah, mulai dari infrastruktur jalan rusak, lemahnya pelayanan publik, hingga persoalan klasik validitas data bantuan sosial.
Namun, sorotan paling tajam tertuju pada buruknya akses jaringan telekomunikasi yang hingga kini belum teratasi, meski di tengah pesatnya perkembangan digital.
Salah satu warga Lingkungan II menilai kondisi tersebut sebagai bentuk ketimpangan pembangunan yang dibiarkan berlarut-larut.
“Di era sekarang, jaringan itu sudah kebutuhan dasar. Tapi kami masih kesulitan akses. Padahal daerah kami punya potensi wisata dengan udara sejuk, bisa dibilang ‘Tomohon-nya Bitung’, tapi tidak bisa berkembang karena keterbatasan jaringan,” ujarnya.
Warga menilai, lemahnya perhatian pemerintah terhadap persoalan ini berdampak langsung pada terhambatnya promosi potensi daerah serta peluang peningkatan ekonomi masyarakat.
Keluhan serupa juga disampaikan terkait akses jalan yang rusak tanpa kejelasan penanganan. Warga mempertanyakan sejauh mana komitmen pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pinggiran.
Menanggapi hal itu, Keegan Matindas Kojoh menegaskan DPRD akan mendorong evaluasi dan penguatan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah.
“Ini bukan sekadar aspirasi, tapi catatan penting yang harus ditindaklanjuti. DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pemerintah hadir dan tidak abai terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, hasil reses akan dibawa dalam forum resmi DPRD untuk didorong menjadi prioritas, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Reses ini kembali menegaskan peran DPRD bukan hanya sebagai penampung aspirasi, tetapi juga sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan, khususnya di wilayah yang selama ini terkesan terabaikan. (***)
