Manado.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2025.
Paripurna LKPJ Gubernur dinilai bukan sekadar rutinitas administratif, juga merupakan evaluasi strategis di tengah dinamika transisi kepemimpinan daerah.
Dikatakannya, tahun 2025 merupakan masa transisi yang penuh tantangan sekaligus peluang, terutama dalam menjaga keberlanjutan program strategis dan mendorong percepatan pembangunan menuju Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
“LKPJ diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat” ujar Mayjen (Purn) Yulius Selvanus, SE diruangan Paripurna Gedung Cengkeh
Kami juga mengapresiasi atas pembentukan pansus LKPJ 2025 yang telah di usulkan.
“Semoga pansus LKPJ 2025 untuk menjalankan amanah Permen nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana di tetapkan bamus bahwa LKPJ 2025 akan di bahas oleh pansus,”jelasnya.
