Boltara – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., secara resmi membuka Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Boltara dalam rangka menyongsong Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah, Kamis (12/02/2026).
Rakor tersebut menjadi forum strategis lintas sektor untuk mengantisipasi potensi gejolak harga dan kelangkaan bahan pokok serta LPG menjelang dan selama Ramadan.
Bupati menegaskan, stabilitas pasokan dan harga kebutuhan masyarakat tidak boleh terganggu.
“Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan sembako dan LPG saat Ramadan. Distribusi harus lancar, harga harus terkendali, dan tidak boleh ada permainan,” tegas Sirajudin dalam arahannya.
Dalam rapat itu, Forkopimda bersama jajaran teknis membahas secara detail ketersediaan beras, gula, minyak goreng, telur, daging, hingga LPG.
Pemerintah daerah juga memastikan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) pasar secara terpadu dengan melibatkan unsur TNI-Polri, Kejaksaan, dan instansi terkait sebagai langkah antisipatif terhadap potensi penimbunan maupun lonjakan harga tidak wajar.
Selain isu ekonomi, rakor juga menyepakati sejumlah agenda penting lainnya, mulai dari penetapan besaran zakat fitrah, infaq dan sedekah, hingga penyusunan jadwal Safari Ramadan Pemerintah Daerah.
Penetapan tersebut akan mengacu pada hasil koordinasi bersama Kementerian Agama dan lembaga keagamaan agar tetap sesuai ketentuan syariat dan kondisi ekonomi masyarakat.
Aspek keamanan juga menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan akan mengintensifkan patroli kamtibmas guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif, terutama saat pelaksanaan ibadah tarawih, tadarus, hingga menjelang Idulfitri.
“Kita ingin Ramadan tahun ini berjalan khusyuk, aman, dan tanpa keresahan akibat lonjakan harga atau gangguan keamanan,” ujar Bupati.
Rakor tersebut dihadiri Kajari Boltara, Kapolres Boltara/mewakili, Dandim 1303 BM/mewakili, Ketua PN Kotamobagu/mewakili, Ketua Komisi III DPRD, Ketua Pengadilan Agama/mewakili, Kakan Kemenag/mewakili, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, Asisten, pimpinan OPD, Kepala Bulog, Kepala PT Ecogas, serta para Ketua Organisasi Keagamaan.(***)