Boltara – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR) kembali digulirkan. Namun, bukan dukungan yang mengemuka dari Bolaang Mongondow Utara (Boltara).
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDesi) Boltara, Robbi Pakaya, justru melontarkan kritik keras dan mempertanyakan motif di balik dorongan pemekaran tersebut.
Dengan nada tegas, Robbi menyentil bahwa di tengah kondisi fiskal negara yang masih dalam fase efisiensi, wacana DOB BMR berpotensi menjadi beban baru bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jangan bungkus ambisi politik dengan narasi kesejahteraan rakyat. Pertanyaannya jelas, apa substansi riilnya? Apakah benar untuk rakyat, atau sekadar proyek elite?” tegasnya.
Ia menegaskan, pembentukan provinsi baru bukan sekadar wacana administratif. Konsekuensinya sangat besar: pembentukan struktur pemerintahan, pembangunan gedung perkantoran, pengadaan fasilitas, penggajian aparatur, hingga operasional birokrasi baru yang menyedot anggaran triliunan rupiah.
“Negara sedang mengetatkan anggaran di berbagai sektor. Kalau kondisinya seperti ini, apakah bijak menambah beban baru? Jangan sampai rakyat hanya dijadikan tameng untuk agenda yang belum tentu berdampak langsung pada kesejahteraan,” kritiknya tajam.
Tak hanya soal fiskal, Robbi juga mengingatkan bahwa Boltara memiliki identitas sejarah dan budaya yang kuat. Ia menyebut keberadaan Kerajaan Kaidipang besar dan Kerajaan Bintauna sebagai simbol peradaban yang tak bisa diabaikan dalam euforia pemekaran.
“Boltara punya sejarah dan jati diri yang jelas. Jangan sampai dalam gegap gempita pemekaran, identitas ini justru tergerus atau dipinggirkan,” ujarnya.
Menurutnya, jika pemekaran memang serius untuk percepatan pembangunan, maka publik berhak mengetahui peta jalan yang konkret dan terukur.
“Mana kajian akademisnya? Berapa potensi PAD yang realistis? Bagaimana proyeksi fiskal lima sampai sepuluh tahun ke depan? Apa dampaknya langsung ke desa-desa? Jangan hanya menjual mimpi tanpa angka,” tandasnya.
APDesi Boltara, kata dia, tidak menolak perubahan. Namun pihaknya menegaskan tidak akan memberikan dukungan membabi buta terhadap wacana besar yang belum disertai jaminan kesiapan anggaran dan keberlanjutan.
“Kami tidak ingin masyarakat hanya menjadi penonton dalam proyek pemekaran yang mahal dan sarat kepentingan. Kalau negara saja masih berjuang menjaga stabilitas fiskal, maka wacana DOB harus diuji dengan kepala dingin, bukan digerakkan oleh semangat sesaat,” pungkasnya.(***)
