Sangihe, SuaraSulut.com – Kekecewaan yang membara akhirnya meledak. Puluhan tenaga kesehatan (Nakes) dari Rumah Sakit Daerah (RSD) Liunkendage Tahuna berani turun ke jalan, menggelar aksi damai di depan gedung Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Senin (2/2/2026).
Mereka bukan lagi diam menahan pil pahit kebijakan yang dirasakan merugikan, melainkan lantang menyuarakan tuntutan agar hak-hak mereka dihormati. “Kami sudah tak tahan lagi,” kata salah satu pendemo, mencerminkan gejolak hati yang sudah menumpuk.
Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan atas pembagian jasa pelayanan BPJS Kesehatan yang dianggap tak adil. Para Nakes menuntut agar persentase pembagian yang telah disepakati dalam rapat internal RSD Liunkendage dan dibacakan di rapat paripurna DPRD tidak diubah seenaknya. Mereka juga menolak tegas penggunaan dana jasa pelayanan itu sebagai “penambal” defisit anggaran rumah sakit. “Ini bukan soal uang semata, tapi keadilan dan martabat kami sebagai garda terdepan kesehatan,” ujar seorang dokter ahli yang ikut dalam demo, suaranya bergetar penuh emosi.
Dialog di ruang rapat DPRD berlangsung panas, seperti api yang tak kunjung padam. Dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sangihe, Risal Paul Makagansa, pertemuan itu mempertemukan Nakes dengan Sekda Melanchton Harry Wolf, Dewan Pengawas Handry Pasansaran, dan Direktur RSD Liunkendage, Polideng Dalawir. Perdebatan sengit mewarnai sesi, dengan kedua pihak ngotot mempertahankan argumen. Sorak kekecewaan dari Nakes sering bergema saat pejabat rumah sakit mencoba menjelaskan posisi mereka. Bahkan, beberapa dokter ahli tak kuasa menahan amarah, langsung menyergah dewan pengawas dan direktur dengan pertanyaan tajam.
“Kami datang ke sini karena tidak mampu lagi menahan rasa kecewa. Kami hanya berharap bapak-bapak pimpinan dan anggota dewan dapat memfasilitasi aspirasi kami,” ungkap salah satu koordinator demo, suaranya lantang di tengah ruangan yang tegang.
Untungnya, aspirasi itu tak sia-sia. Seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang hadir—termasuk Risald Paul Makagansa, Marvein Hontong, Arsad Lawendatu, Ruben Medea, Max Pangimangen, Hironimus Makagansa, Tonny Mandak, Benhur Takasihaeng, serta Dalmasius Salatia—langsung memberikan dukungan penuh.
Ruben Medea, yang pernah menjadi pegawai RSD Liunkendage, tampil paling vokal. “Sebagai mantan pegawai rumah sakit, saya tahu persis permasalahan para Nakes. Karena itu, saya minta tuntutan mereka dikabulkan dalam forum terhormat ini,” tegasnya, disambut aplaus meriah dari para demonstran.
Setelah dialog alot yang sempat diskors beberapa kali untuk koordinasi, Risal Paul Makagansa akhirnya menyimpulkan keputusan yang memihak Nakes. Tuntutan mereka dipenuhi, dengan poin-poin utama sebagai berikut:
– Tambahan penghasilan Nakes RSD Liunkendage disamakan dengan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Nakes di Puskesmas.
– Pengaturan jasa Nakes mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) yang berlaku saat ini.
– Memberi kesempatan kepada Direktur RSD yang baru untuk melakukan pembenahan internal.
Keputusan ini menjadi angin segar bagi para Nakes, meski mereka tetap waspada memantau implementasinya. Aksi damai ini tak hanya menyuarakan kekecewaan, tapi juga mengingatkan pentingnya dialog terbuka antara pekerja kesehatan dan pemangku kebijakan. Di tengah tantangan sektor kesehatan pasca-pandemi, harapan besar kini tertumpu pada komitmen pemerintah daerah untuk menjaga semangat para pahlawan putih ini. Apakah ini akhir dari gejolak, atau baru permulaan? Waktu akan menjawab.
(Erick Sahabat)
