SITARO— Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) akhirnya angkat suara mengenai proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana bantuan stimulan bagi korban bencana erupsi Gunung Ruang. Bupati Chyntia Ingrid Kalangit, S.K.M., pada Jumat (05/12), menyampaikan pernyataan resmi yang menegaskan posisi pemerintah daerah dalam menyikapi langkah hukum yang tengah berlangsung.
Dalam penjelasannya, Bupati menegaskan bahwa Pemkab Sitaro menghormati sepenuhnya tahapan penyidikan yang kini dilakukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut). Sikap ini, menurutnya, adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap layanan publik, terutama yang berkaitan dengan penanganan bencana.
Bupati Chyntia menyebut bahwa pemeriksaan hingga penggeledahan di sejumlah lokasi di Pulau Siau dan Tagulandang adalah bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihargai. “Setiap langkah aparat penegak hukum adalah upaya mencari kebenaran dan memastikan penggunaan anggaran bantuan sesuai aturan,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, penggeledahan oleh Kejati Sulut dilaksanakan di ruang Fraksi NasDem di Kantor DPRD Sitaro di Kelurahan Bebali, kantor BPBD Sitaro, serta berbagai toko penyedia material bangunan di Tagulandang yang diduga berkaitan dengan alur penyaluran bantuan stimulan. Langkah itu menjadi sorotan publik dan mengundang berbagai spekulasi.
Menanggapi dinamika tersebut, Bupati Chyntia kembali mengingatkan masyarakat untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pemerintah daerah, katanya, memberikan ruang penuh bagi Kejati Sulut untuk bekerja secara profesional tanpa gangguan dan tekanan dari pihak mana pun.
“Pemerintah daerah menghormati setiap langkah hukum yang diambil Kejati Sulut. Kami percaya proses ini berjalan demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Semua pihak berhak mendapatkan perlakuan adil sesuai prinsip praduga tak bersalah,” tegasnya dalam pernyataan resmi itu.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Sitaro siap memberikan dukungan penuh, termasuk menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan aparat penegak hukum. Menurut Bupati, transparansi adalah kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, terutama dalam situasi sensitif seperti ini.
“Pemkab Sitaro siap bekerja sama dalam proses ini. Transparansi dan akuntabilitas adalah komitmen kami dalam melayani masyarakat,” jelasnya.
Selain menanggapi aspek hukum, Bupati Chyntia juga memberikan pesan khusus kepada masyarakat Sitaro agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh berbagai kabar yang belum terverifikasi. Ia mengingatkan bahwa penyebaran issue tanpa dasar hanya akan memperkeruh suasana dan menghambat fokus pemerintah dalam melanjutkan pemulihan pascabencana.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat Sitaro untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum jelas. Mari kita jaga suasana damai dan saling menguatkan,” ucap Bupati.
Ia menegaskan bahwa Sitaro kini memasuki masa penting jelang Natal dan Tahun Baru, sehingga ketenangan dan kebersamaan sangat diperlukan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar, aman, dan kondusif.
“Mari kita songsong Natal dan Tahun Baru dengan hati yang damai. Kita ciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan penuh sukacita,” tambahnya.
Bupati Chyntia juga menegaskan kembali bahwa fokus Pemkab Sitaro tidak berubah: memaksimalkan pelayanan publik, mempercepat pemulihan pascabencana, serta memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sebagaimana mestinya tanpa intervensi.
Di akhir penyampaiannya, ia menggarisbawahi bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk tetap bekerja dalam koridor yang bersih dan bertanggung jawab, sembari memberikan ruang penuh bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan penyelidikan apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi (Tipikor).
Dengan pernyataan resmi tersebut, Pemkab Sitaro berharap stabilitas daerah tetap terjaga, masyarakat mendapat informasi yang benar, dan proses hukum dapat berlangsung dengan tenang serta profesional.(tonglee)