Boltara — Ketua LSM Galaksi Sulawesi Utara, Reinal Mokodompis, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) terkait penyaluran berbagai bantuan yang bersumber dari APBD. Ia menilai praktik pemberian bantuan di daerah tersebut masih jauh dari prinsip keadilan dan profesionalitas.
Reinal mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan dan data yang dihimpun pihaknya, terdapat banyak penyimpangan dalam penyaluran bantuan. Ia menegaskan bahwa masih ada pola pemberian bantuan yang lebih mengutamakan kedekatan dengan pejabat ketimbang melihat kelayakan penerima berdasarkan profesi dan kondisi ekonomi.
“Temuan kami sangat jelas: banyak bantuan tidak tepat sasaran. Jangan jadikan kedekatan dengan pimpinan sebagai tiket untuk mendapatkan bantuan. Banyak masyarakat yang benar-benar berhak justru diabaikan,” tegas Reinal dengan nada kritis.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah nelayan, petani, dan warga kurang mampu yang seharusnya menjadi penerima utama seringkali tidak mendapatkan bantuan. Sebaliknya, bantuan justru diberikan kepada pihak yang tidak memiliki profesi sesuai kategori program, atau bahkan tidak memenuhi standar kelayakan.
“Ini bukan sekadar kelalaian, tapi bentuk ketidakadilan. Pemerintah seharusnya bekerja berdasarkan data, bukan kedekatan. Masyarakat yang membutuhkan justru dibiarkan, sementara mereka yang dekat dengan pejabat malah diutamakan,” tambahnya.
Reinal menegaskan bahwa LSM Galaksi Sulut akan terus melakukan pengawasan terhadap setiap program bantuan yang bersumber dari APBD. Ia meminta Pemkab Boltara melakukan evaluasi serius terhadap proses pendataan dan verifikasi penerima supaya tidak lagi terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
“Kami tidak tinggal diam. Semua bentuk ketidaksesuaian akan kami soroti. Pemerintah harus memperbaiki tata kelola agar program bantuan betul-betul dirasakan oleh rakyat yang membutuhkan, bukan segelintir orang,” pungkasnya.(***)
