MINSEL– Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., dan Wakil Bupati Brigjen TNI (Purn.) Theodorus Kawatu, S.I.P., yang juga adalah Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Minahasa Selatan, menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sulawesi Utara, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado.
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipimpin oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya: penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan validasi data penerima manfaat, dan optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pemantauan pelaksanaan di lapangan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang sehat, kuat, dan berdaya saing, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, yakni melalui persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta berbagai langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam persiapan pelaksanaan program tersebut. Pemerintah juga melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi melalui beberapa rapat koordinasi maupun rapat pembahasan, serta melakukan pemantauan secara langsung pada titik-titik pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Wakil Bupati bersama tim tugas lainnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional RI, Letjen TNI (Purn.) Dadang Hendrayudha, hadir bersama Kol. Arm. Rudi Setiawan, S.I.P., M.Han., selaku Direktur Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Wilayah III, serta segenap jajaran Badan Gizi Nasional dan jajaran wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
Turut hadir pula Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Johanes Viktor Mailangkay, S.H., M.H., jajaran Forkopimda, para pejabat pimpinan tinggi pratama dan segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, para Bupati dan Wali kota, serta para Wakil Bupati dan Wakil Wali kota se-Provinsi Sulawesi Utara, juga para Pimpinan atau Perwakilan Instansi Vertikal yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.(***)
