JAKARTA, SuaraSulut.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melaporkan perkembangan proses pengadaan tanah untuk pembangunan Hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, NTT. Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, di Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Berdasarkan data yang diterima awak media ini, dalam rapat yang berfokus pada percepatan penanganan pasca-bencana tersebut, Wamen Ossy menyatakan bahwa proses pengadaan tanah telah resmi dimulai setelah adanya penyerahan dokumen permohonan dari Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur.
“Saat ini, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur telah menyerahkan dokumen permohonan Pengadaan Tanah agar Kementerian ATR/BPN bisa melakukan pelaksanaannya,” ungkap Ossy Dermawan.
Meskipun proses telah berjalan, Ossy Dermawan menyoroti perlunya perbaikan dan kelengkapan administrasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Flores Timur agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa Kanwil BPN Provinsi NTT telah melakukan pemaparan pada 7 Agustus 2025 dan mengirimkan rincian dokumen yang harus dilengkapi pada 11 dan 19 Agustus 2025.
Salah satu alasan utama pentingnya kelengkapan dokumen tersebut adalah untuk memastikan hak-hak masyarakat adat setempat terakomodasi dengan baik dalam proses pengadaan tanah.
“Dokumen-dokumen ini tentunya kita butuhkan karena di sana juga akan ada penetapan dari kabupaten terkait masyarakat adat. Jangan sampai nanti kalau Pengadaan Tanah-nya di bypass, akan ada masyarakat adat yang merasa tidak terwadahi,” tegas Wamen ATR/Waka BPN.
Menanggapi laporan tersebut, Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan kecepatan penanganan bencana di masa mendatang. Ia mengusulkan agar daerah-daerah rawan bencana sudah memiliki peta zona relokasi yang potensial.
“Saya kira kita perlu memikirkan lebih fundamental langkah apa ke depan agar penanganan bencana itu jauh lebih cepat. Kalau ke depannya daerah rawan bencana itu sudah langsung dipetakan zona yang tepat untuk relokasi, kita tidak perlu membahas penentuan zona relokasi lagi,” jelas Pratikno.
Rapat koordinasi tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto; Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti; dan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, beserta jajaran terkait.
(***/Erick Sahabat)