Manado, Kepala Satuan Kerja (Satker) Prasarana Strategis, Kres Kuswara, menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut) pada Rabu (6/08/2025). Dalam kesempatan itu, Kres menjelaskan bahwa pihaknya bertanggung jawab atas pembangunan fasilitas publik strategis seperti pasar, stadion, rumah sakit, gedung pendidikan, dan rumah ibadah.
“Jadi tugas kami mencakup pembangunan pasar, fasilitas olahraga, rumah sakit, gedung pendidikan, dan rumah ibadah. Kami bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kesehatan, Pendidikan, serta Kementerian Agama, sesuai kewenangan masing-masing,” jelasnya.
Pemaparan tersebut langsung ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter. Ia menegaskan bahwa meskipun pembangunan infrastruktur terus berjalan, aspek perencanaan lokasi harus diperhatikan secara serius.
“Benar ya, Bapak juga menangani pembangunan pasar dan gedung pendidikan?” tanya Anter, yang kemudian dijawab singkat oleh Kres, “Iya, Pak.”
Menanggapi jawaban itu, Anter menyampaikan keprihatinannya atas sejumlah pembangunan yang dinilai tidak efektif karena lokasi yang tidak strategis.
“Ke depan, kami harap ketika pemerintah daerah menyediakan lahan untuk sekolah atau pasar, harus dipastikan lokasinya mudah diakses. Jangan hanya karena luas lahannya mencukupi, misalnya 5 atau 10 hektar, tapi setelah dibangun tidak ada yang menggunakan,” ujarnya.
Menurut politisi Partai Demokrat itu, hal ini juga terjadi pada pasar. Ada bangunan pasar yang selesai dibangun, namun tidak digunakan karena letaknya jauh dan sulit dijangkau transportasi umum.
“Sekolah memang gratis, tapi kalau ongkos transportasinya mahal, masyarakat akan pikir dua kali. Ini masukan saja untuk Bapak-Bapak. Kalau Bapak bukan orang sini, mungkin saat survei tempatnya terlihat baik, tapi kenyataannya tidak ada akses transportasi,” tambahnya.
Anter mencontohkan dua proyek besar yang dianggap mubasir: Pasar Kayu Bulan di Malalayang, yang dibangun dengan dana puluhan miliar dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tapi tidak beroperasi hingga kini; serta Pasar Tematik di Tongkaina yang menghabiskan anggaran Rp70–80 miliar namun hanya digunakan untuk kegiatan seremonial pemerintah daerah.
“Ini sangat disayangkan. Semoga tidak terulang. Saya minta tolong, cek kembali lahan yang disediakan, bukan hanya di Manado, tapi juga di Minahasa Utara, Minahasa, hingga Bolaang Mongondow,” tegasnya.
Anter menekankan pentingnya memastikan tersedianya angkutan umum di sekitar lokasi pembangunan agar proyek tidak berakhir sia-sia.
Sementara itu, Satker Kres Kuswara tampak menyimak dengan seksama, mengangguk sambil mencatat masukan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sulut tersebut.
