Manado, Pansus RPJMD DPRD Sulut gelar Rapat pembahasan lanjutan Ranperda Tentang RPJMD Tahun 2025-2029 bersama seluruh perangkat terkait. Usai pemaparan Kadis Kesehatan Provinsi Sulut, Muliadi Paputungan di berikan kesempatan oleh pimpinan rapat untuk bicara.
Muliadi Paputungan sampaikan adanya problem terkait kesehatan hampir di 15 Kabupaten/Kota pada Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Dikatakannya, saat kami konfirmasi dengan Kabag Pelayanan Rumah Sakit di Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, bahwa masyarakat yang datang berobat harus ada fasilitas kesehatan.
“Sangat di sesalkan pelayanan yang tidak baik terhadap masyarakat kami warga Bolaang Mongondow Raya (BMR) di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Kandou,”ujar Anggota DPRD Sulut PKB Dapil BMR, Jumat (1/8/2025).
“Sudah beberapa kali kejadian yang di alami oleh pasien masyarakat kami warga BMR sulitnya mendapatkan akses pelayanan kesehatan,”sambungnya.
Ia juga menyampaikan di satu sisi pada usulan prioritas rumah sakit yang akan di biayai oleh APBN itu tidak besar dan pembangunannya berada di Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
Sementara rumah sakit Provinsi sendiri dari sisi yang di miliki masih kurang, ketimbang di bandingkan dengan fasilitas yang berada di RSUP Prof Kandou.
Sementara pelayanan rujukan dari BMR ke RSUP Prof Kandou masih terbatas, harus menunggu satu dua hari untuk di layani.
“Berarti dalam tanda kutip mo tunggu masyarakat BMR mo mati dang, baru RSUP Prof Kandou mo layani,”tegas Anggota DPRD Sulut Fraksi Gerindra DPRD Sulut.
Kami meminta kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulut agar kiranya dapat berkoordinasi dengan RSUD ODSK untuk peningkatan fasilitas kesehatan.
“Sehingga pelayanannya bisa sejalan dan maksimal. Agar masyarakat dari BMR yang mendapat rujukan berobat ke Manado bisa di bagi,”Tandasnya.