Sangihe, SuaraSulut.com – Di tengah hiruk pikuk agenda pemerintahan daerah, Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, pada Senin (7/7/2025) secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendidikan Inklusi untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP di Tahuna Beach Hotel.
Acara ini, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, menjadi panggung bagi Bupati untuk kembali menegaskan visi besarnya terkait peningkatan mutu layanan pendidikan yang “adil dan merata” di Sangihe.
Namun, di balik retorika tentang keadilan dan pemerataan, pernyataan Bupati Thungari memantik pertanyaan lebih lanjut tentang sejauh mana komitmen ini akan terwujud dalam praktik nyata, terutama dengan sorotan pada pemanfaatan anggaran besar dari pemerintah pusat.
Sebagai penyelenggara kegiatan, Michael Thungari memang menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan, namun penekanannya terhadap “pentingnya pendidikan inklusi” bukan tanpa tantangan. Ia mengakui bahwa para guru memegang “peran sangat penting” dalam memperlakukan anak didik, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, dan menyerukan agar pembelajaran di era sekarang harus “kreatif dan penuh empati.” Namun, apakah Bimtek semata cukup untuk membekali para guru menghadapi kompleksitas pendidikan inklusi yang sesungguhnya?
Harapan besar yang digantungkan Bupati pada program nasional dari Presiden Prabowo Subianto ini menimbulkan ekspektasi tinggi. “Kedepan diharapkan anggaran besar yang dikucurkan pemerintah pusat dapat membuahkan hasil yang nyata dalam kualitas pendidikan,” ungkap Thungari. Pernyataan ini, secara implisit, menempatkan beban pembuktian pada Dinas Pendidikan dan seluruh pihak terkait untuk memastikan bahwa dana yang mengalir dari pusat benar-benar menghasilkan perubahan substansial, bukan sekadar pelaporan administratif. Masyarakat Sangihe tentu menanti realisasi konkret dari janji peningkatan kualitas ini.
Lebih dari sekadar slogan, pendidikan inklusi menuntut perubahan paradigma dan kesiapan infrastruktur yang memadai, baik dari segi fasilitas fisik maupun kapasitas sumber daya manusia. Bupati Thungari memang mengajak seluruh pihak untuk “menjadikan momentum ini sebagai penguatan komitmen bersama.” Namun, komitmen ini perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret, alokasi sumber daya yang tepat sasaran, dan sistem evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus di Sangihe benar-benar mendapatkan hak pendidikan yang layak, bukan sekadar formalitas.
Kini, bola ada di tangan Tim Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan di bawah komando Bupati Michael Thungari. Apakah Bimtek ini akan menjadi titik tolak revolusi pendidikan inklusi di Sangihe, atau hanya sekadar angin lalu dari “anggaran besar” yang dijanjikan? Waktu dan implementasi di lapangan akan menjadi penentu keberhasilan Bupati dalam mewujudkan generasi Sangihe yang lebih inklusif dan berkeadilan.
(Erick Sahabat)
