MANADO – Dalam upaya memperkuat sinergitas antar lembaga dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Kasat Binmas Polresta Manado, AKP Tommy J.D. Rimbing, melaksanakan kunjungan koordinasi dan sambang ke Kantor Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (tanggal menyesuaikan). Dalam kunjungan tersebut, AKP Tommy didampingi oleh perwakilan LSM Tri Bhayangkara Sulut, Bapak Herrie Repi, dan diterima langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Sulut, Bapak Jhonny Suak.
Dalam pertemuan tersebut, AKP Tommy menyampaikan pentingnya peran Kesbangpol dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat (Ormas) dan LSM, khususnya dalam mencegah terjadinya tindakan pemerasan, pungutan liar (pungli), dan ancaman terhadap masyarakat, terutama para pengusaha yang sedang berinvestasi di wilayah Sulawesi Utara.
“Kesbangpol kami harapkan dapat terus memberikan pembinaan dan mengingatkan Ormas/LSM untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengganggu ketertiban. Apabila ditemukan indikasi tersebut, kami minta agar segera diinformasikan ke pihak kepolisian untuk dilakukan penindakan,” tegas AKP Tommy.
Selain itu, LSM Tri Bhayangkara Sulut yang turut hadir juga diminta untuk berperan aktif dalam mengedukasi dan mengingatkan Ormas lainnya agar tidak menyalahgunakan atribut organisasi sebagai kedok untuk melakukan tindakan premanisme.
AKP Tommy juga menambahkan bahwa Polri siap bersinergi dengan Kesbangpol serta LSM/Ormas yang memiliki komitmen positif dalam membantu pemerintah, khususnya dalam program-program pemberdayaan masyarakat dan menjaga stabilitas kamtibmas di daerah.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Sulut, Bapak Jhonny Suak, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta inisiatif dari pihak Polresta Manado dalam membangun komunikasi yang konstruktif dengan Kesbangpol dan LSM.
“Kami menyambut baik sinergitas ini dan siap bekerja sama untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif di Sulawesi Utara,” ujar Jhonny.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang lebih konkret dalam penanganan permasalahan kamtibmas yang bersumber dari aktivitas Ormas atau LSM yang menyimpang, serta memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah.(***)
