Pasalnya, penambangan ilegal menggunakan alat berat ini menyebabkan warga mulai resah. Dengan adanya tambang ilegal tersebut membuat hutan gundul dan dapat menyebabkan banjir bandang, apalagi masuk musim penghujan.
“Saya meminta pak Kapolda Sulut Irjen Pol Drs. Setyo Budiyanto SH.MH untuk menindak tegas para bos Tambang Ilegal yang ada di Ratatotok,” ujar Soriton, Kamis (14/9/2023).
Aktivis KNPI Mitra ini juga mengungkapkan tambang ilegal di Ratatotok mengambil hasil bumi tanpa membayar pajak.
“Miris sangat, pertambangan ilegal di Ratatotok tak hanya merusak hutan tapi juga tak membayar pajak,” ujar Soriton sembari berharap Kapolda Sulut untuk cepat menindak tegas para bos Tambang Ilegal tersebut.
Soriton pun membandingkan saat kepemimpinan mantan Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Lumowa dan Kapolda setelahnya.
Pasalnya di jaman Kapolda Royke Lumowa, seluruh PETI disikat habis sampai ditutup. Bahkan ada beberapa dijadikan tersangka. Namun, saat sepeninggal Lumowa dari jabatan Kapolda, PETI kembali beroperasi. Bahkan seakan tidak tersentuh aparat Polda Sulut.
“Setahu saya pada Tahun 2020, aktivitas PETI di Sulut sempat dihentikan pada saat kepemimpinan Kapolda Royke Lumowa. Namun setelahNya, PETI kembali beroperasi dan bahkan telah menjamur. Yang jadi pertanyaan, apakah setiap Kapolda punya aturan sendiri soal PETI,” ungkap Soriton.
Untuk itu Soriton berharap pihak Polda Sulut kiranya tidak tebang pilih dalam penindakan dan penanganan kasus PETI, agar tidak mencoreng citra Polri di mata Masyarakat Sulut.
Harusnya Polda Sulut harus tegas soal PETI. Karena kasus ini memang sangat nyata hadir di masyarakat. Untuk itu penanganannya juga harus serius agar citra Polda Sulut di mata masyarakat tidak tercoreng. Cukuplah dengan kasus Irjen FS, yang telah mencoreng nama baik POLRI.
“Jangan sampai lemahnya penanganan PETI oleh Polda Sulut, akan viral dan jangan sampai muncul nama-nama Pejabat Polisi di Polda Sulut, yang dinon-aktifkan akibat PETI,” tegas Soriton.(***)